TEMPO.CO, Jakarta - Bagaimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini? Tak jauh-jauh, ia memulainya dari dalam. Megawati mengkritik mandeknya karier politik kader-kader perempuan di partainya.
Menurut politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, kegelisahan bosnya itu cukup beralasan. Sebab, partai tidak memiliki kebijakan yang membatasi kesempatan para kader perempuan untuk maju. "Megawati justru menuding kader-kader pria sebagai penghambat karier politik para kader perempuan di PDI Perjuangan," kata dia, Jumat, 20 April 2012.
Eva mengatakan hal ini diungkap mantan Presiden RI keempat itu ketika memberikan pidato politik pada peresmian acara pendidikan kader pendidik angkatan 3-4 PDIP di Wates, Kulonprogo, Kamis, 19 April 2012.
Rupanya, kata dia, Megawati menerima banyak keluhan dari kader perempuan karena dilarang aktif oleh para suami. Alasannya, para suami takut tak diopeni para istri.
Para suami itu juga keberatan jika istri mereka harus sering bepergian ke luar daerah atau pulang larut malam karena kesibukan mengurus partai. Karena itu, para kader perempuan yang tidak aktif di partai sering kali akibat dilarang para suami yang juga kader PDI Perjuangan.
Ketua Umum, kata Eva, menanggapi keluhan itu dengan menantang para kader perempuan untuk "melawan" suami mereka supaya menghargai hak-hak perempuan. Sambil bergurau Megawati mengatakan, "Boikot saja tidak usah masak. Kalau suami marah-marah paling, kan, tidak lama. Demikian juga kalau suami keluar rumah, pasti akan kembali lagi," ujarnya menirukan kalimat Mega.
Dukungan keluarga, kata Eva, memang menjadi hambatan kultural yang klasik. Namun, ketiadaan dukungan terasa telak bagi para perempuan yang sudah bangkit kesadaran berpolitiknya. PDI Perjuangan yang ketua umumnya seorang perempuan pun tidak steril terhadap permasalahan semacam ini.
"Sensitivitas Ketum terhadap isu gender menjelang peringatan Hari Kartini ini harus dimaknai sebagai sinyal bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar membuat kebijakan-kebijakan partai yang responsif gender," kata anggota Departemen Kaderisasi, Keanggotaan, dan Rekrutmen DPP PDI Perjuangan ini.
Anggota Komisi Hukum DPR ini menambahkan, Megawati tak lupa menyentil isu kuota perempuan dalam Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR. "Kader-kader perempuan yang kualitasnya hanya "mejeng" tidak dibolehkan mencaleg demi sekedar memenuhi kuota perempuan 30 persen," ujarnya.
MUNAWWAROH
Politik lainnya
Sidang Nazaruddin Dijaga Lebih dari 40 Polisi
Kader Tak Didukung Suami, Mega Tantang Boikot
Wali Kota Bogor Absen dalam Mediasi GKI Yasmin
Empat Hal Ini Dinilai Memberatkan Nazar
Petinggi Golkar Tuding 'Orang Ical' Rusak Partai
Yoris Raweyai: Tas Gambar Ical Memalukan
"Kakek-kakek Narsis" Bermasalah Sejak Konsep
Taufiq Kiemas ; Saya Tak Bangga dengan Mega
Karni Ilyas: Bismar Gemar Pakai Istilah 'Barang'
Taufiq Kiemas: Kenapa Mega Begini?
