Anggota DPR RI Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura meninggalkan ruang rapat paripurna yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan tak ingin voting dalam RUU Pemilu berbentuk paket. Menurut dia, kekuatan koalisi pengusung pemerintahan akan terpecah karena masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup partai politik pada 2014 nanti.
"Jadi masing-masing dipilih, bukan per paket. Konfigurasi tidak lagi Setgab maupun non-Setgab. Ini menyangkut kepentingan masing-masing partai yang harus survival di tahun 2014," ujarnya sebelum rapat konsultasi soal RUU Pemilu di DPR, Senin, 9 April 2012.
Sampai saat ini, DPR belum juga menyelesaikan RUU Pemilu karena empat masalah krusial masih menjadi perdebatan sengit. Padahal pembahasan RUU Pemilu sudah melewati tenggat. Empat isu krusial itu adalah soal sistem pemilu, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), serta mekanisme konversi suara menjadi kursi.
Pramono mengatakan sampai saat ini perdebatan soal sistem tertutup dan terbuka masih belum juga selesai. Sedangkan soal ambang batas parlemen, Golkar yang semula ngotot mengusung angka lima persen sudah melunak dan sepakat di angka empat persen. "Ambang batas ada yang masih bertahan tiga persen, ada yang sudah turun jadi empat persen. Ketiga mengenai jumlah kursi per dapil, ada yang 3 hingga 10 kursi, ada yang 3 sampai 8 kursi," ujarnya.
Menurut Pramono, dalam rapat konsultasi ini, DPR akan mencoba menyelesaikan pembahasan empat isu krusial ini. “DPR akan mencoba agar empat masalah ini tak divoting dalam rapat paripurna. Ini yang akan dibahas dalam forum. Kami akan ambil jalan alternatif," katanya.
