Jokowi Dukung Mobil Dinas Pakai Pertamax  

Reporter

Editor

Rabu, 4 April 2012 15:08 WIB

Mobil dinas Pemerintah Kota Bekasi. Tempo/IKA NINGTYAS

TEMPO.CO, Surakarta - Rencana pemerintah pusat yang akan melarang kendaraan dinas menggunakan Premium mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Joko Widodo menilai, jika kebijakan itu untuk menghemat bahan bakar minyak bersubsidi, maka tidak ada masalah.

“Sepanjang itu baik, tidak ada masalah,” katanya kepada wartawan di Surakarta, Rabu, 4 April 2012. Sosok yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan memang semestinya pemerintah memberi contoh ke masyarakat dalam penggunaan BBM bersubsidi.

Menurut Jokowi, ketika harga minyak dunia semakin naik, dampaknya subsidi energi juga naik. Oleh sebab itu, penghematan menjadi salah satu solusi. Salah satunya, pemerintah bisa beralih menggunakan BBM non-subsidi.

Namun demikian, dia mengakui jika seluruh mobil dinas bahan bakarnya diganti Pertamax, maka anggaran operasional pasti meningkat. Bahkan ada kemungkinan Surakarta tidak sanggup menganggarkan karena keterbatasan dana. “Kalau terlalu banyak yang harus dikeluarkan (untuk Pertamax), mungkin tidak kuat,” ucapnya.

“Tapi saya kira pemerintah pasti sudah memikirkan dampaknya. Bagi kami, mungkin nanti ada revisi anggaran di APBD Perubahan,” dia menambahkan.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Surakarta Budi Yulistianto mengatakan standar bahan bakar yang digunakan mobil dinas adalah Premium dan Solar. “Anggarannya memang untuk membeli Premium dan Solar,” katanya.

Jika memang nantinya pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Pertamax untuk mobil dinas, dia menyebut kemungkinan ada dua opsi, yaitu menambah anggaran atau pembatasan jatah BBM.

Dia mengatakan ada sekitar 300 mobil dinas yang dimiliki pemerintah Surakarta. Rata-rata setiap mobil dinas mendapat jatah Premium atau Solar sebanyak 80 liter dalam sebulan. Untuk anggaran operasional mobil dinas, dia mengatakan menjadi kewenangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

UKKY PRIMARTANTYO

Berita lain:
Siapa Lelaki di Balik Kemeja Kotak Jokowi?

Jokowi Siap Jingkrak di Konser Dream Theater

Baju Kotak-kotak Jokowi Dijual Rp 100 Ribu
Begini Cara Jokowi Menangani Demo
Seribu Kemeja Jokowi-Ahok Terjual dalam Sehari
Solusi Banjir Jakarta ala Jokowi
Jurus Jokowi Bereskan Banjir Jakarta
Solusi Kemacetan Jakarta Ala Jokowi

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

8 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

14 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

14 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya