Menteri Gamawan: Izin Mendirikan Rumah Gratis?  

Reporter

Editor

Selasa, 3 April 2012 14:23 WIB

ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi target pemerintah membangun 200 ribu unit rumah murah di 57 kabupaten dan kota pada pertengahan tahun ini. "Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi kementerian lain untuk membangun daerah," katanya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan Rakyat, Direktur Perumnas, dan 57 kepala daerah di Jakarta, 3 Maret 2012.

Untuk dapat menekan harga rumah, Gamawan mengajak para kepala daerah agar mempermudah bahkan menggratiskan biaya izin mendirikan bangunan dan pemasangan listrik dan air. "Saya berpikir untuk memberikan surat imbauan, tapi lebih bagus lagi bila sudah menjadi inisiatif kepala daerah,” kata dia.

Ia juga mengimbau kepala daerah untuk hati-hati dengan pembebasan lahan yang sering menjadi sumbu konflik. "Kalau ada keraguan dengan lahan, koordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan),” kata dia.

Menanggapi imbauan Gamawan, beberapa kepala daerah menyatakan kesiapannya. "Saya siap melaksanakannya," kata Bupati Nias Induk, S. Laoli.

Senada dengan Bupati Nias, Bupati Kabupaten Biak Numfor juga menyatakan kesiapannya. "Peluang itu ada, tapi saya harus koordinasi dulu dengan DPRD," kata Yusuf M. Maryen.

Tahun ini pemerintah berencana membangun 200 ribu rumah murah di seluruh Indonesia. Rumah dengan tipe 36 dengan luas minimal 60 meter persegi diperkirakan akan dijual dengan kisaran harga terendah Rp 25 juta. "Harga Rp 25 juta harga rumah saja, belum biaya-biaya lainnya," kata Menteri Perumahan, Djan Faridz.

ANANDA PUTRI

Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.

Baca Selengkapnya