TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diyakini akan mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi partai pendukung pemerintah. Sanksi tersebut dijatuhkan karena partai itu membelot dari sikap koalisi dalam pembahasan kebijakan bahan bakar minyak di Dewan Perwakilan Rakyat akhir pekan lalu.
Rencana tersebut disampaikan di hadapan pengurus pusat Partai Demokrat di kantor pusat partai itu di Jakarta kemarin sore. "Dalam pidatonya satu jam lebih, jelas beliau akan melepas PKS dari koalisi," kata seorang politikus Demokrat. Ia menolak menjelaskan secara terperinci perihal janji Yudhoyono itu.
Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, dalam pertemuan selama sekitar tiga jam itu, Yudhoyono mengapresiasi kerja Fraksi Demokrat dalam pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 di DPR pekan lalu. Adapun pengurus meminta Ketua Dewan Pembina Demokrat itu segera mencoret PKS dari koalisi. "Kami merasa Presiden bisa bekerja dan mengambil keputusan," ujarnya seusai acara.
Ketua Departemen Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati mengatakan Yudhoyono menerima aspirasi para kader. Tapi, kata dia, SBY lebih dulu akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai koalisi. Anggota Fraksi Demokrat, Salim Mengga, memastikan pembicaraan tentang PKS segera digelar di Sekretariat Gabungan Koalisi. "Mungkin minggu depan," ujarnya.
Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin menyerahkan kepada Yudhoyono soal pencopotan dari koalisi, yang berimbas pergantian tiga menteri dari partainya. "Kalaupun nanti dicopot, itu hak Presiden. PKS siap," ucapnya ketika dihubungi. Namun, menurut dia, belum ada pembicaraan dengan Yudhoyono soal itu.
Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang tak ingin pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
