TEMPO.CO, Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 mencantumkan mata anggaran jumpa pers senilai Rp 78 juta per bulan. Dana untuk menjamu wartawan itu dimasukkan dalam program kerja sama informasi dengan media massa. “Untuk uang saku, transportasi, dan konsumsi,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Lumajang, Eddy Hozainy, kepada Tempo, Selasa, 6 Maret 2012.
Menurut Eddy, pemberian anggaran untuk wartawan penting dilakukan karena berkaitan dengan tujuan penyebarluasan informasi pembangunan serta berbagai informasi penting ihwal kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang. “Peranan media massa dan wartawan sangat kami butuhkan,” ujarnya.
Selain biaya menjamu wartawan, juga disediakan anggaran kerja sama informasi dengan media massa yang jumlahnya mencapai Rp 688 juta. Anggaran tersebut untuk membiayai kerja sama advertorial dengan pihak penerbit atau pengelola media massa. “Kami membuka kesempatan kerja sama tersebut dengan media apa saja,” ucapnya.
Eddy mengatakan penyediaan anggaran jumpa pers maupun kerja sama informasi sudah dilakukan sejak tahun 2011.
Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang disediakan anggaran yang disebut sebagai belanja langsung komunikasi dan informatika senilai Rp 977 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk sejumlah mata anggaran. Di antaranya Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Rp 208 juta dan Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi Rp 81 juta. Adapun Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa senilai Rp 688 juta termasuk di dalamnya.
DAVID PRIYASIDHARTA
Berita terkait
RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya
6 Oktober 2023
Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.
Baca SelengkapnyaIni Arah Pembangunan Surabaya di 2023
16 Januari 2023
Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.
Baca SelengkapnyaKemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama
18 Agustus 2022
Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual
15 Desember 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda
23 November 2021
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu
Baca SelengkapnyaKabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022
9 November 2021
Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.
Baca SelengkapnyaPSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator
30 November 2020
PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaInspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?
6 Februari 2020
Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.
Baca SelengkapnyaAlokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi
14 November 2019
Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSerapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya
12 November 2018
Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.
Baca Selengkapnya