TEMPO.CO, Bogor - Tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum selesai bertugas. Hari ini tim menyerahkan 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan dan 10 anggota Badan Pengawas kepada Presiden. "Sebenarnya tadinya kami mau mengikuti jadwal menyerahkan nama-nama ini kepada Presiden tanggal 24, tetapi beliau sibuk jadi baru bisa diserahkan hari ini," kata Anies Bawesdan, anggota tim seleksi KPU-Bawaslu, di Istana Bogor, Senin 27 Februari 2012.
Ketua tim, Gamawan Fauzi, mengatakan setelah nama-nama itu disetujui Presiden, hasil seleksi diserahkan ke DPR. "Paling lambat satu pekan diserahkan ke DPR," kata Gamawan yang juga Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pemerintahan hingga terpilih 7 anggota Komisi dan 5 anggota Pengawas.
Berikut adalah nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan dan Badan Pengawas yang dibacakan oleh anggota tim seleksi, Ramlan Surbakti.
Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
1. Arief Budiman, anggota KPU Provinsi
2. Ari Darmastuti, dosen ilmu politik
3. Enny Nurbaningsih, dosen hukum tata negara
4. Evie Ariadne Shinta Dewi, dosen komunikasi politik
5. Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ketua kpu provinsi
6. Hadar Navis Gumay, peneliti dan pegiat pemilu
7. Hasyim Asy'ari, dosen hukum tata negara, mantan anggota kpu provinsi
8. Husni Kamil Manik, anggota KPU Provinsi
9. Ida Budhiati, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
10. Juri Ardiantoro, Ketua KPU Provinsi DKI
11. Mohammad Adhy Syahputra Aman, peneliti dan pegiat pemilu
12. Mohammad Najib, anggota kpu provinsi
13. Sigit Pamungkas, dosen ilmu politik
14. Zainal Abidin, anggota KIP (komite independen pemilu)
Nama calon anggota Badan Pengawas Pemilu
1. Daniel Zuchron, pegiat pemilu
2. Endang Wihdatiningtyas, mantan anggota panwaslu provinsi
3. Luky Djuniardi Djani, pegiat antikorupsi
4. Muhammad, dosen ilmu politik
5. Nasrullah, anggota kpu provinsi
6. Nelson Simanjuntak, anggota tim asistensi bawaslu
7. Pramono Ubaid Tantowi, anggota tim asistensi bawaslu
8. Razaki Persada, anggota kpu provinsi
9. Refly Harun, peneliti dan pegiat pemilu
10. Sunny Ummul Fzirdaus, dosen hukum tata negara
ARYANI KRISTANTI
Berita terkait
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini
3 jam lalu
Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan
8 jam lalu
Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.
Baca SelengkapnyaKPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
14 jam lalu
Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaNasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang
1 hari lalu
Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.
Baca Selengkapnya5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
3 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
3 hari lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
3 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaDede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
3 hari lalu
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCaleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten
4 hari lalu
PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024
4 hari lalu
KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya