Cendekiawan dan Tokoh Agama Tolak Revisi Tata Ruang Bali  

Reporter

Editor

Senin, 13 Februari 2012 15:02 WIB

Beberapa remaja membawakan Tari Pendet saat pembukaan Kuta Karnival ke-7 di Pantai Kuta, Bali, Sabtu (19/9). Kegiatan tahunan untuk kampanye pariwisata itu akan berlangsung 19 - 27 September 2009.. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO Interaktif, Denpasar - Aksi penolakan terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali terus berlangsung. Hari ini, Senin, 13 Februari 2012, aksi penolakan dilakukan kalangan agamawan, akademisi, LSM, dan mahasiswa. Mereka mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali di kawasan pusat perkantoran Renon, Denpasar.

Saat aksi berlangsung, tiba-tiba salah satu pendeta agama Hindu mengalami kerauhan (kemasukan roh). Dalam keadaan tidak sadar dia mengigau sembari menyatakan Bali akan hancur bila revisi dilakukan. "Selamatkan Bali," katanya berulang-ulang.

Kejadian tersebut berlangsung saat delegasi pendemo diterima oleh pimpinan DPRD Bali. Saat delegasi selesai berunding, pendeta yang kerauhan berhasil disadarkan setelah diperciki air suci.

Kepada para pendemo Wakil Ketua DPRD Bali, IGB Alit Putra, menyatakan DPRD mengakomodasi tuntutan para pendemo. Menurut Alit Putra, revisi Perda tersebut tidak jadi dilakukan. Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta membuat Perda Zonasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Rektor Universitas Udayana, Made Bakta, yang menjadi juru bicara pendemo menyatakan bisa menerima keputusan itu. "Kini tugas kami mengawal penerapannya sampai di tingkat kabupaten dan kota," ujarnya.

Perda RTRW semula akan diubah oleh DPRD Bali setelah melihat penolakan yang sangat kuat dari sembilan kabupaten dan kota di Bali. Para bupati merasa perda itu menghambat investasi karena aturan yang ketat dalam masalah lingkungan. Termasuk adanya ketentuan pembatasan pembangunan di sekitar Pura sesuai dengan bhisama (fatwa) Parisadha Hindu Dharma Indonesia.

ROFIQI HASAN

Berita terkait

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

2 September 2022

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

Anies Baswedan mengatakan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta akan disampaikan pekan depan

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

27 Agustus 2019

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

Salah satu kawasan industri baru itu akan memasukkan konsep Segitiga Rebana (Kertajati-Patimban-Cirebon) yang digagas Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

10 Juli 2019

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi teguran Presiden Jokowi soal lambatnya proses pengurusan izin pengembangan hotel di Manado.

Baca Selengkapnya

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

27 Desember 2018

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

Pemerintah menyebutkan penetapan KEK Tanjung Lesung sudah mempertimbangkan berbagai risiko, di antaranya risiko bencana alam tsunami.

Baca Selengkapnya

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

15 Oktober 2018

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

Memetakan daerah berpotensi gempa Palu dan tsunami, Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

23 Agustus 2018

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

Rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soroja menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

1 Agustus 2017

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

Pemerintah Jawa Barat menolak rencana detil tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Deddy Mizwar pertanyakan soal alih fungsi 6 ribu hektare lahan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

11 Juli 2017

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

7 April 2017

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

Pemerintah Jawa Barat dikalahkan oleh pengembang kondotel Sahid Cleveland di PTUN.

Baca Selengkapnya

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

25 Juli 2016

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

Joan Clos bangga dengan keberhasilan Kota Surabaya memberikan
contoh sebuah kota yang ramah dan nyaman bagi warganya.

Baca Selengkapnya