TEMPO.CO, Jakarta - Selain untuk renovasi ruang Badan Anggaran, dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang urung dipakai sempat direalokasikan untuk sejumlah proyek. Salah satunya pembuatan lapangan futsal di kompleks rumah anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Memang ada rencana pembangunan lapangan itu, tapi batal," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Refrizal, saat dihubungi kemarin.
Berdasarkan dokumen rapat BURT Nomor 162/BURT/R.Pleno/MS.IV/07/2011, anggaran gedung DPR senilai Rp 800 miliar dialihkan sebesar Rp 193,908 miliar. BURT menyetujui pembiayaan Rp 6,4 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi Rp 4 miliar, pembelian mobil Toyota Camry Rp 470 juta, dan proyek lapangan futsal Rp 2 miliar.
Selain itu, masih dari dokumen tersebut, BURT menyetujui kegiatan penyerapan anggota DPR saat reses. Besarnya Rp 15 juta per kegiatan. Sementara itu, setiap orang mendapat jatah tujuh kegiatan pada masa reses sidang.
Refrizal mengatakan hasil rapat BURT itu disepakati dalam rapat paripurna. Namun, kata dia, tak semua program terealisasi. Dia mencontohkan pembuatan lapangan futsal, yang semula dianggarkan Rp 2 miliar, batal. Refrizal tidak mengetahui alasan urungnya pembangunan lapangan itu. Dia menduga hal itu terjadi karena waktunya tidak cukup.
Refrizal memastikan pengadaan mesin fotokopi dan mobil bisa terlaksana. Keputusan BURT meloloskan anggaran untuk pengadaan mesin fotokopi dan pembelian Camry berdasarkan permintaan Sekretariat Jenderal. "Sekjen membutuhkannya, maka mereka mengajukan proposal ke kami. Karena tugas Sekjen membantu kerja DPR, ya, kami loloskan," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon seluler, dia tidak menjawab. Pesan pendek yang dikirim belum dibalas.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi menilai pengadaan mesin fotokopi dan mobil Camry belum perlu. "Kalau untuk Sekjen, tidak perlu semahal itu," ucapnya.
Pengalihan anggaran, menurut Uchok, memperlihatkan buruknya perencanaan DPR. Menurut dia, seharusnya DPR lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
ISMA SAVITRI | INDRA WIJAYA | ANANDA BADUDU | SUKMA
Berita Terpopuler Lainnya
Marzuki Alie Meredam Fitnah Korupsi Ruang Banggar
Kata Ahli Properti, Renovasi Ruang Banggar Lebay
Pele : Messi Tak Layak Disebut Pemain Terbaik
Penembak Made dalam Kasus Mesuji Terungkap
PSSI Ogah Ladeni Kongres Tahunan KPSI
Berita terkait
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaSelain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik
28 Mei 2022
Pengadaan gorden mencapai Rp. 48,7 miliar membuat DPR disorot publik. Bukan hanya itu, berikut beberapa anggaran 'ajaib' DPR yang diprotes rakyat.
Baca SelengkapnyaIni Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik
10 Mei 2022
Pengadaan barang yang dilakukan DPR kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca SelengkapnyaParlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR
18 April 2018
DPR akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menanyakan perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang telah dianggarkan.
Baca SelengkapnyaUsulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik
16 April 2018
DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar 26 persen pada 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi.
Baca Selengkapnya