Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh di ruang rapat Badan Anggaran yang sedang di renovasi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, meminta pimpinan DPR mengaudit anggaran renovasi ruang Badan Anggaran yang memakan biaya Rp 20 miliar. Ia menyayangkan renovasi yang terkesan memboroskan anggaran itu.
"Pimpinan DPR segera mengevaluasi dan mengaudit rencana renovasi dan pembangunan fasilitas DPR lainnya," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Jumat, 13 Januari 2012.
Renovasi pembangunan ruang Badan Anggaran DPR memang memicu kontroversi. DPR dituding tak bersimpati kepada rakyat karena menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk merenovasi ruangan. Ruangan itu dilengkapi beberapa fasilitas yang mewah. Mulai dari kursi yang diimpor dari luar negeri sampai dengan tiga buah televisi berukuran 3 x 2 meter. Ruangan pun dibuat kedap suara.
Malik mengatakan pembangunan seperti itu sebenarnya hanyalah pemborosan anggaran. Karena itu, ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki anggaran ini. "KPK segera turun untuk menyelidiki dana itu, termasuk kemungkinan pemborosan. Renovasi ruang kerja Banggar dengan Rp 20,3 miliar rasanya tidak masuk akal," tandasnya.
Selain itu, Malik juga meminta pimpinan DPR mengevaluasi pimpinan Badan Anggaran. Ia juga meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh dicopot dari posisinya. "Kami minta pimpinan DPR harus mengevaluasi pimppinan Banggar dan posisi Sekjen yang sering membuat kebijakan kontradiktif dan terkesan buang-buang anggaran," ujarnya.
Ke depannya, Malik juga meminta agar semua rencana kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas di DPR harus dilakukan dengan transparan dan terbuka. "Dan harus mendapatkan persetujuan paripurna," tandasnya.
