TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung menegaskan akan segera melaksanakan eksekusi mati atas para terpidana mati yang telah grasinya telah ditolak Presiden. Juru Bicara Kejaksaan Agung Antasari Azhar mengaku pihaknya tidak terpengaruh upaya hukum lanjutan dari sejumlah terpidana mati. Pengecualian, kata Antasari, hanya diberikan untuk Jurit bin Abdullah, terpidana pembunuhan yang saat ini ditahan di Palembang. Pasalnya, ketika mengajukan grasi, Jurit belum pernah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Eksekusinya akan ditunda sampai ada keputusan PK, kata Antasari. Semua terpidana lain yang ditolak grasinya, kata dia, sudah pernah mengajukan PK. Antasari juga menyatakan Kejaksaan Negeri Palembang saat ini tengah meminta pendapat Mahkamah Agung soal eksekusi mati terpidana Suryadi Swa Bhuana. Suryadi yang hukuman matinya diputuskan di Pengadilan Negeri Palembang, kini ditahan di LP Nusakambangan. Untuk mempermudah, kami minta eksekusinya bisa dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap, mewakili Palembang, kata Antasari. Sedang untuk terpidana Ny. Sumiasih dan Sugeng yang mengaku mengajukan grasi sampai lima kali, Antasari menyatakan eksekusi tak akan ditunda lagi. Menurut UU Grasi yang lama, UU Nomor 3 tahun 1950, seorang terpidana memang bisa mengajukan grasi lebih dari satu kali. Soetedja Djajasasmita, kuasa hukum kedua terpidana yang kini ditahan di Surabaya itu, berdalih eksekusi tak bisa dilakukan karena masih ada empat permohonan grasi lain yang belum diputus Presiden. Selain itu, Soetedja juga mengajukan PK untuk keduakalinya. Ia mengaku mengacu pada perkara Muchtar Pakpahan yang dituding mendalangi kerusuhan buruh di Medan. Pada perkara itu, PK diajukan dua kali, oleh terpidana dan jaksa. Antasari mengaku akan tetap melaksanakan eksekusi atas Sumiasih dan Sugeng. Kami berpegang pada Keputusan Presiden, kata Antasari menanggapi upaya hukum lanjutan mereka. Dalam surat keputusan itu, menurutnya, jelas-jelas disebutkan permohonan grasi mereka telah ditolak. Juru Bicara Kejaksaan Agung itu juga menegaskan terobosan hukum yang pernah dipakai Kejaksaan untuk mengajukan PK atas perkara Muchtar Pakpahan, tidak bisa digunakan untuk kasus terpidana Sumiasih dan Sugeng. Saat itu, kata dia, Kejaksaan menafsirkan UU No 14/1985 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali. Kami menafsirkan satu kali itu bisa dari terpidana dan jaksa, katanya. Karena itu, menurut Antasari, terobosan hukum lain berupa pengajuan PK dua kali oleh terpidana, tak bisa dilakukan. Selain Jurit bin Abdullah, Suryadi, Sumiasih dan Sugeng, Presiden juga telah menolak grasi dari Ayodhya Prasad Chaubey, dan Adi Prajitno. Antasari menjelaskan bahwa eksekusi itu akan dilakukan dua sampai tiga bulan mendatang. (Wahyu Dhyatmika TEMPO News Room)