TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibentuk pada 30 Desember 2009, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah menerima sekitar 5.000 aduan kasus. Satgas sudah mempelajari 4.401 kasus dan menyampaikan kepada instansi terkait sebanyak 163 kasus. “Ada 73 kasus yang ditindaklanjuti,” kata Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto, di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2011.
Kuntoro menyatakan, Satgas dibentuk bukan untuk melaksanakan tindakan penyelesaian. Satgas lebih banyak berperan sebagai koordinator dan fasilitator penegakan hukum. Beberapa kasus strategis yang ditangani Satgas, misalnya, kasus Gayus Tambunan, Vincentius Amin Sutanto, dan Arthalyta Suryani. “Kelanjutan kasus ini adalah untuk memperbaiki sistem,” Kuntoro menjelaskan.
Perbaikan sistem setelah mencuatnya kasus Gayus adalah pembenahan pengadilan pajak. Pembenahan ini melibatkan Menteri Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Pajak, dan Ketua Komisi Yudisial. Pertemuan ini mendorong terbentuknya Tim Reformasi Pengadilan Pajak. Kuntoro menjelaskan, kasus ini membuat masyarakat mengetahui tentang sistem di peradilan pajak. “Andaikata tidak ada Gayus, belum tentu ditangani.”
Terhadap kasus Vincent, terpidana pembobolan duit PT Asian Agri, Satgas mendorong kebijakan perlindungan justice collaborator. Satgas bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengintegrasikannya dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di samping itu, Satgas juga mendorong pembenahan sistem rumah tahanan setelah mencuatnya fasilitas mewah terhadap Arthalyta Suryani, terpidana suap jaksa Urip Tri Gunawan.
Sekretaris Satgas, Denny Indrayana mengatakan, Satgas memakai kasus sebagai pintu masuk pembenahan sistem. Pembenahan ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Dia mengakui, jika melihat jumlah pengaduan, persentase kasus yang ditindak lanjuti Satgas termasuk kecil. Dia beralasan, “Ini hanya persoalan bukti dan data pendukung.”
Anggota Satgas, Dharmono menyatakan, dalam penilaian masyarakat, Satgas memang memiliki banyak kekurangan. Namun, ada banyak kerja yang tidak diketahui oleh publik. “Kekurangan ini adalah bagian untuk melakukan perbaikan,” dia menjelaskan. Dia berharap, masyarakat berpartisipasi aktif terlibat dalam pemberantasan mafia hukum. Satgas juga mewaspadai serangan balik politikus terhadap pemberantasan mafia hukum.
I WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Tim Satgas Mafia ke Jambi Selidiki Soal Perizinan
22 Februari 2012
Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatera --setelah Riau--
yang jadi prioritas penyelidikan tim satgas.
Mas Achmad Santosa Jadi Deputi UKP4
13 Februari 2012
Deputi ini menangani, salah satunya, pekerjaan yang ditinggalkan Satgas Mafia Pemberantasan Hukum
Baca SelengkapnyaLima Wilayah Rawan Korupsi Versi Satgas
11 Desember 2011
Lima wilayah rawan praktek korupsi ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga penegak hukum, pelayanan publik, regulatori atau perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaPenegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle-Blower
19 Juli 2011
Pimpinan instansi penegak hukum menandatangani pernyataan bersama perlindungan terhadap peniup peluit (whistle-blower).
Baca SelengkapnyaPenanganan Pidana Pajak Sebaiknya Terpadu
18 Juli 2011
Denny Indrayana mengusulkan penegakan hukum pada tindak pidana pajak dilakukan dengan memadukan penegakan hukum di tiga bidang, tindak pidana pajak, korupsi dan pencucian uang.
Baca SelengkapnyaPelaku Pelapor Patut Dapat Keringanan Hukuman
18 Juli 2011
"Jadi, kalau tidak bekerja-sama dengan penegakan hukum, syarat untuk mendapat perlindungan menjadi tidak ada," ujar Denny Indrayana.
Baca SelengkapnyaVincentius Juga Dijanjikan Pengurangan Hukuman
7 Juli 2011
Sesudah Agus Condro Prayitno,prioritas pengurangan hukuman akan diberikan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum kepada Vincentius Amin Susanto.
Baca SelengkapnyaTerlalu Dini Menjadikan Nazaruddin Sebagai 'Whistle Blower'
7 Juli 2011
Lebih baik mempercayakan penanganan hukum kepada KPK dan polisi.
Baca SelengkapnyaAgus Condro Berjuang Bisa Dipenjara di Kendal
7 Juli 2011
Anggota Satgas Antimafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan akan menemui Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Denny Indrayana Soal Nazaruddin
6 Juli 2011
Media dan masyarakat diminta pahami langkah-langkah yang sedang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian terkait penanganan kasus Nazaruddin.
Baca Selengkapnya