TEMPO.CO, Jakarta- Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai tindakan polisi menembaki masyarakat dalam konflik perkebunan dan pertambangan salah besar. Menurutnya, sebagai aparat pelindung masyarakat polisi seharusnya menangkap para pengusaha terlebih dahulu karena melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran perizinan.
"Polisi seharusnya lebih dulu menangkapi para pejabat dan pengusaha, bukan menembaki rakyat. Sebab para pengusaha tersebut sudah melakukan perusakan lingkungan hidup sumber hidup rakyat, akibat izin yang dikeluarkan pejabat pemerintah pusat dan daerah," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Tempo, Ahad 25 Desember 2011.
Kemarin bentrokan antara polisi dan masyarakat kembali terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat. Kali ini polisi menembaki dua orang aktivis mahasiswa yang memprotes aktivitas pertambangan di sana hingga tewas. Aksi brutal aparat kepolisian ini juga menyebabkan beberapa aktivis mahasiswa terluka.
Dua pekan lalu masyarakat juga digemparkan dengan aduan masyarakat Lampung ke DPR RI. Mereka mengadukan tindak pembantaian terhadap sekitar 30 orang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung.
Neta mengatakan tak sepatutnya aparat kepolisian melakukan tindakan brutal kepada masyarakat. Ia menilai polisi seharusnya bersikap sebagai mediator dalam konflik antara masyarakat dan pengusaha. Bukan berada di belakang perusahaan untuk melawan masyarakat. "Yang terjadi justru rakyat diberondong dengan peluru saat memperjuangkan haknya. Polisi ogah menjalankan fungsinya sebagai mediator yang membela kepentingan rakyat," ujarnya. Sikap inilah yang membuat rakyat menuding bahwa polisi telah diperalat menjadi centeng pengusaha.
Ia menilai polisi seharusnya mampu melihat akar permasalahan konflik dengan jernih. Berdasarkan pengamatannya, konflik ini sering terjadi lantaran masyarakat melawan perusakan lingkungan dan pencaplokan lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itu ia meminta polisi terlebih dahulu menyelesaikan akar permasalahan ini dengan menangkap pelaku perusakan lingkungan dan pencaplokan lahan yang dilakukan perusahaan.
Ia juga menuding pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai sumber masalah konflik yang terjadi selama ini. Menurutnya, pemberian izin lahan secara serampangan yang dilakukan pemerintah telah membuat pemerintah menjadi antek bagi pengusaha. "Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri. Akibatnya mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat," ujarnya.
FEBRIYAN
Berita terkait
TNI AL dan Brimob Bentrok di Sorong, Komisi I DPR Minta Pemerintah Lakukan Penyelidikan
31 hari lalu
Bentrok TNI AL dan Brimob seperti yang terjadi di Kota Sorong kemarin seharusnya tidak boleh terjadi.
Baca SelengkapnyaAnggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum
32 hari lalu
Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Kecam Bentrok TNI dan Brimob Polri di Sorong
32 hari lalu
DPR mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja Panglima TNI dan Kapolri, setelah terjadi bentrok antara TNI dan Brimob.
Baca SelengkapnyaLima Personel TNI Terluka Imbas Bentrokan Brimob dengan Marinir di Pelabuhan Sorong
33 hari lalu
Lima personel TNI yang terlibat bentrok dengan Brimob telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Cari Tahu Informasi Awal Bentrokan Brimob dengan Polisi Militer di Sorong
33 hari lalu
Bentrok antara anggota TNI dan Brimob tersebut terjadi manakala anggota Pomal tengah bertugas mengatur pemudik di pelabuhan Kota Sorong, pagi ini.
Baca SelengkapnyaKondisi Terakhir Dua Polisi Korban Pengeroyokan di Cijantung
11 Juni 2018
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kondisi dua polisi korban pengeroyokan di Cijantung sudah membaik
Baca SelengkapnyaPolisi dan Anggota TNI Adu Jotos di Dompu NTB Karena Salah Paham
13 Oktober 2017
Anggota Polantas Polres Dompu Nusa Tenggara Barat adu jotos dengan anggota TNI lantaran salah paham.
Baca SelengkapnyaKasat Brimob Gorontalo Dipecat
3 Mei 2012
Eko digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Kamaruddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Brimob Aceh.
Baca SelengkapnyaBentrok Anggota TNI-Brimob, 9 Orang Jadi Tersangka
27 April 2012
Konflik bermula ketika pasukan Brimob berpatroli melewati kantor Komisi Pemilihan Umum Limboto pada 20 April 2012 sekitar pukul 23.30 WITA.
Baca SelengkapnyaKapolri: 9 Anggota Brimob Gorontalo Ditahan
27 April 2012
Panglima TNI minta motif penembakan prajurit Kostrad di Gorontalo diselidiki.
Baca Selengkapnya