Wapres Minta Penegakan HAM Sejalan dengan Kesejahteraan  

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Desember 2011 14:30 WIB

Boediono. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan ada lima aspek fundamental hak asasi manusia (HAM), yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan penegakan HAM ini harus berjalan secara terintegrasi.

"Penerapan HAM yang penuh atau hak sipil maupun politik yang penuh tak bisa berjalan kalau manusianya masih ketinggalan dari sisi lain, masih miskin, atau tidak berpendidikan," kata dia dalam pengarahan kepada peserta Lokakarya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2011 di kantornya, Jakarta, 10 Desember 2011.

Keseimbangan kelima aspek ini, kata dia, menjadi penting agar penegakan HAM yang digaungkan berjalan dengan baik. Misalnya, dengan meningkatnya pendidikan di suatu negara, tentu akan berkorelasi dengan peningkatan di bidang lainnya.

"Penerapan hak sipil politik akan lebih bagus lagi. Kalau income orang itu bagus, naik, tentu orang itu tidak lagi tertarik dengan money politic. Orang akan melaksanakan hak politik dan sipilnya dengan baik lagi. Jadi, ada mutually reinforcing," ujarnya.

Selain itu, lanjut Boediono, penerapan HAM ini juga tak boleh begitu saja melupakan warisan sejarah, seperti budaya yang terbentuk di masyarakat selama ini. Kultur masyarakat menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan HAM di suatu negara, termasuk Indonesia.

"Contoh di negara kita, negara yang baru lahir dalam konteks sejarah itu, 66 tahun itu masih baru, masih pendek. Negara yang baru muncul sebagai negara merdeka yang ingin menata diri sendiri. Banyak warisan sejarah yang kita punya. Proses membangun bangsa belum tuntas dari berbagai segi, ekonomi, sosial, politik," ujarnya.

Sebagian masyarakat, tambah dia, sejauh ini hanya melihat dan menerima semua ini dengan kacamata yang belum menyatu secara utuh. "Jangan kita menganggap proses sudah selesai, terus yang kita lakukan, terapkan saja," ujarnya. "Apa yang akan kita laksanakan di bidang HAM harus mempertimbangkan ini semua. Integrasi bangsa kita belum tuntas. Konteks Indonesia semua ini harus kita perhatikan. Dengan demikian, kita nanti bisa secara efektif memajukan penerapan HAM di Tanah Air," ujarnya.

MUNAWWAROH

HAM

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

16 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

48 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya