TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas tidak bisa memenuhi undangan Komisi Hukum DPR. Sesuai agenda, hari ini, Jumat, 2 Desember 2011, Busyro seharusnya dijadwalkan menghadiri rapat dengan Komisi III terkait kesediaannya menjadi pimpinan KPK.
Dalam surat tertanggal 1 Desember 2011, dengan menggunakan korps resmi KPK nomor B.3506/01/XII/2011, Busyro menyampaikan tidak bisa menghadiri rapat itu. Meski begitu, Busyro menyebutkan prinsipnya dia tidak keberatan dengan undangan itu. Hanya saja, dia tidak bisa hadir karena ada rapat kerja KPK di Bogor. "Dengan surat ini saya menyatakan bersedia untuk dipilih kembali menjadi pimpinan KPK," demikian tulis Busyro.
Sesuai rencana, hari ini sebelum pemilihan empat pimpinan KPK, Komisi III menjadwalkan akan mendengarkan pendapat Busyro terkait posisinya sebagai Ketua KPK. Busyro juga akan dimintai kesediaannya untuk dipilih kembali menjadi Ketua KPK.
Setelah berbagai interupsi mendukung dan menolak rapat dilanjutkan tanpa kehadiran Busyro, Aziz Syamsudin, Wakil Ketua KPK dari Fraksi Golkar pun akhirnya meminta dilakukan lobi lima menit. Pukul 11.05, Aziz pun mencabut skors dan menyampaikan hasil kesepakatan lobi antarfraksi. "Kita tunggu Busyro sampai pukul 14.00. Kalau Busyro tidak hadir, rapat akan langsung pada pemilihan pimpinan KPK," ujar Aziz.
Rapat yang diikuti lebih dari 2/3 dari 55 anggota Komisi Hukum pun akhirnya sepakat ditunda. Rapat dilanjutkan kembali pada pukul 14.00. Sementara itu, pimpinan Komisi diminta tetap mengupayakan agar Busyro bisa mengikuti rapat yang akan dilanjutkan siang nanti.
Komisi Hukum hari ini juga dijadwalkan akan memilih empat dari delapan calon yang akan bersaing untuk mendampingi Busyro Muqoddas menjadi pimpinan KPK periode 2011-2016. Mereka adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandupraja, dan Aryanto Sutadi.
IRA GUSLINA
Berita terkait
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
8 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
14 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
1 hari lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca SelengkapnyaGelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam
57 hari lalu
Sivitas akademika UGM gelar aksi Kampus Menggugat. Wakil Rektor UGM Arie Sujito sebut demokrasi dalam ancaman.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya
24 November 2023
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Polda Metro Jaya punya sikap terpuji di kasus Firli Bahuri
Baca SelengkapnyaPemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji
19 Juli 2023
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan capres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji-janji.
Baca SelengkapnyaIsu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik
23 Juni 2023
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal jadi tersangka kasus Formula E.
Baca Selengkapnya5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK
9 Maret 2023
Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.
Baca SelengkapnyaWarga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit
20 Desember 2022
Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.
Baca SelengkapnyaHaedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik
21 November 2022
Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.
Baca Selengkapnya