TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian RI (Polri) segera menjelaskan pada publik ihwal uang dari PT Freeport yang nilainya sekitar US$ 14 juta. "Karena ini dananya sudah terbuka, menurut saya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata Pramono di gedung DPR, Senin, 31 Oktober 2011.
Transparansi dari Polri, menurut Pramono, sangat diperlukan agar tak melemahkan peran Polri dari masyarakat. Apalagi uang itu relatif kecil dibandingkan operasional Polri untuk menggerakkan pasukan pengamanan Freeport. "Kalau saya harus bilang jujur, angkanya memang besar, tapi kalau lihat operasional dan saya pernah beberapa kali ke Freeport, untuk menggerakkan pasukan, untuk makanan, itu kecil."
Di sisi lain, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pemberian duit itu sebenarnya bukanlah praktek baru. Namun baru terkuak sekarang karena adanya era keterbukaan, sehingga dana yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik.
Meski mengaku bisa menoleransi dana yang diperoleh Polri dari Freeport itu, menurut Pram, Kapolri tetap harus menjelaskan secara terbuka aliran dana itu kepada publik. Apalagi saat ini polisi sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu, maka yang dirugikan adalah Kepolisian."
Ketidakmampuan Kepolisian menyampaian secara transparan penggunaan dana itu dianggap melukai perasaan masyarakat luas, khususnya masyarakat Papua.
Dalam melakukan audit terhadap aliran dana dari Freeport ini tidaklah sulit. Sebagai institusi pemerintah, kata Pramono, dana bisa diaudit dengan gampang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau memang ada temuan, BPK bisa memberikan temuannya kepada DPR sebagai pengawas Kepolisian. "Kalau ada tindak pidana korupsi, temuan itu bisa diberikan ke KPK."
Dari internal DPR, Komisi III, kata Pramono, akan meminta keterangan pada Kapolri dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan. "Tentunya karena ini sudah menjadi domain publik yang luar biasa, kami yakin pasti pas RDP dengan polri akan jadi bagian yang difokuskan."
IRA GUSLINA
Berita terkait
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
7 jam lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
21 jam lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
4 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
5 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya