TEMPO Interaktif, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mengusut kasus raibnya 500 ton beras untuk warga miskin di Kecamatan Pulau Sapeken. "Kami sudah terjunkan tim untuk memastikan hilangnya beras. Itu isu atau fakta?" kata Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Saiful Bahri, Selasa, 25 Oktober 2011.

Menurut Saiful, pengusutan dimulai dari jalur birokrasi, yaitu meminta keterangan camat dan seluruh kepala desa di Kecamatan Sapeken. "Hasil pengecekan lapangan sudah ada, tapi tak bisa dibeberkan sekarang," ujarnya.

Yang pasti, lanjut dia, setiap bulan Pemerintah Daerah Sumenep membayarkan biaya distribusi beras itu Rp 35 juta untuk Kecamatan Pulau Sapeken. Pemerintah berani mencairkan dana distribusi berdasarkan daftar penerima. "Artinya, secara administrasi memenuhi syarat. Kalau raskinnya tidak sampai ke penerima, itu urusan lain," paparnya.

Kasus hilangnya beras ini terungkap setelah sejumlah warga miskin di Pulau Sapeken mengeluh ke Komisi Pemerintahan DPRD Sumenep. Mereka mengatakan bahwa jatah beras untuk Juli sampai September belum diterima.

Padahal berdasarkan data di Bulog Sumenep, seluruh jatah beras untuk Pulau Sapeken selama 2011 sebanyak 1,6 juta ton sudah ditebus. "Tapi ada 500 ton yang diduga tidak sampai. Ada yang tidak beres," kata Ketua Komisi Pemerintahan, Abrori Manan.

Sementara itu, Kepala Desa Pulau Sapeken, Hamsuri, belum dapat dikonfirmasi soal kasus ini. Pesan pendek dan telepon Tempo tidak direspons.

MUSTHOFA BISRI