Reshuffle Diharap Jadi Titik Balik Kinerja Pemerintahan

Reporter

Editor

Kamis, 20 Oktober 2011 14:52 WIB

Menteri Hukum dan HAM Amir Sjamsoeddin (kiri), Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sutardjo (ketiga kiri) dan sejumlah menteri lainnya mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10). Presiden melantik sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II hasil perombakan kembali (reshuffle) kabinet yang diumumkan Selasa (18/10) malam. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai reshuffle kabinet yang baru dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijadikan momentum titik balik bagi dua tahun pemerintahan SBY.

"Mudah-mudahan ini titik balik ketika Presiden memutuskan reshuffle dua hari sebelum ulang tahun kedua. Reshuffle ini saya anggap momentum Presiden untuk memastikan membangun kabinet baru setelah dilakukan pembaruan di beberapa kementerian," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Kamis, 20 Oktober 2011.

Hari ini, 20 Oktober, tepat pemerintahan SBY berulang tahun yang kedua. Berbagai kritik memang datang bertubi-tubi kepada pemerintahan SBY selama dua tahun ini. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia beberapa waktu lalu, kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY terus menurun dua tahun terakhir. Dua kasus korupsi yang menimpa Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi catatan serius pemerintahan dalam bidang pemberantasan korupsi.

Selain itu, SBY juga dikritik lantaran pertumbuhan ekonomi juga tak kunjung membaik. Bidang luar negeri juga menjadi sorotan LSI karena pemerintah dianggap tak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia. Seperti kasus pemancungan Ruyati di Arab Saudi. Ruyati dipancung karena didakwa membunuh majikannya.

Priyo mengatakan, selama dua tahun ini, kinerja pemerintahan memang tak menggembirakan meskipun semangat Presiden SBY cukup baik. Namun, pada kenyataannya, kinerja pemerintahan tak juga membaik. Misalnya, "Mengenai penegakan hukum dan keamanan, saya melihat ada ikhtiar luar biasa. Tapi, toh, nyatanya masih juga terjadi aspek psikologis yang dirasakan publik terkait meledaknya bom dan beberapa teroris yang masih berkeliaran di tempat publik."

Priyo sendiri melihat Presiden SBY selama ini cukup bekerja keras. Ia mengaku sering melihat SBY dalam keadaan tidak segar karena kurang beristirahat. "Kalau saya melihat semangat Presiden. Mata beliau yang kadang kala memerah, di bawah kelopaknya makin menebal. Ini kelihatannya beliau serius sekali dalam memimpin negara. Saya bayangkan Presiden kurang tidur memikirkan negara sehari-hari. Lebih baik saya yakini itu," ujarnya.

Meskipun semangat Presiden cukup baik, penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang cukup mengkhawatirkan, menurutnya, harus menjadi catatan. Ditanya, apakah pemerintahan salah kelola? Priyo tak bisa menjawab. "Di mana yang salah saya tidak tahu. Tetapi saya yakini DPR tetap akan menjalankan tugas konstitusional untuk mengawasi," ujarnya.

FEBRIYAN

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

27 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

30 menit lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

2 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

3 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

7 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya