Batas Wilayah RI Bergeser, DPR Panggil TNI dan Bais  

Reporter

Editor

Jumat, 14 Oktober 2011 10:00 WIB

TB Hasanudin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta keterangan dari Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI terkait pergeseran batas wilayah Indonesia-Malaysia yang terjadi di Kalimantan Barat. “Nanti (hari ini) kami akan meminta keterangan soal itu,” kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin, saat dihubungi, Jumat, 14 Oktober 2011.

Hasanuddin yakin dalam rapat dengan TNI dan Bais itu masalah pencaplokan wilayah Indonesia bakal terungkap. “Nanti akan terbuka lebar-lebar. Saya tidak akan bicara banyak sekarang,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut dia, pemanggilan keduanya itu perlu untuk mendapatkan keterangan dari institusi pengaman wilayah teritorial Indonesia itu. Sekaligus mengecek data yang kini dipegang oleh Komisi I DPR. “Benar tidak data yang kami miliki.”

Beberapa hari lalu, Hasanuddin mengatakan dirinya menerima informasi intelijen soal adanya pergeseran wilayah di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurutnya, batas wilayah Indonesia bergeser hingga 3,3 kilometer dari posisi awal. Indonesia pun berpotensi kehilangan wilayah sebesar 1.500 hektar akibat kejadian ini. Dia juga mengatakan bahwa sejumlah polisi Diraja Malaysia telah berpatroli di wilayah tersebut.

Selain itu, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Malaysia juga membangun pusat konservasi penyu sebagai daerah tujuan wisata bertaraf internasional di Tanjung Datu. Malaysia kabarnya juga membangun dua mercusuar di sana. Menurut dia, proses pencaplokan ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu.

RINA WIDIASTUTI

Berita terkait

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

15 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

2 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

3 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

6 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

17 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

18 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya