Kepulauan Riau Klaim Pulau Berhala sebagai Wilayahnya

Reporter

Editor

Kamis, 13 Oktober 2011 21:26 WIB

Sumber: berhalaisland.blogspot.com

TEMPO Interaktif, Tangerang - Provinsi Kepulauan Riau akan 'melawan' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2011 yang diteken dan ditetapkan Menteri Gamawan Fauzi pada 29 September 2011.Kepulauan Riau akan mengklaim Pulau Berhala sebagai wilayahnya, bukan Provinsi Jambi.



Berdasarkan lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diundangkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pada 7 Oktober 2011, Pulau Berhala termasuk wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jebung Timur, Jambi. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menyatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah membentuk tim pengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pulau Berhala. Bahkan pihaknya akan kembali mengkaji legal opinion secara mendalam.

Sani ditemui di Shapire Lounge Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta Kamis 13 Oktober 2011 menyatakan Pulau Berhala berdasarkan sejarah masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah pemekaran Kepri menjadi provinsi, wilayah seluas 38 hektar dengan 30 kepala keluarga yang rata-rata nelayan itu termasuk Kepri dan masuk wilayah teritorial Lingga.

Belakangan Gubernur Sani mengaku kaget atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 12 menyebutkan Pulau Berhala terletak di bagian utara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada posisi 0 derajat 51 34 Lintang Selatan dan 104 derajat 24 18 Bujur Timur.

“Dulu pernah kami diajak bicara oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersama Gubernur Jambi, tetapi perundingan itu tidak ada hasil. Tiba-tiba saya mendapat informasi ini (-Pulau Berhala masuk Jambi), saya tidak mau mengatakan keputusan Mendagri tak melibatkan saya, kami ingin agar masalah ini selesai dengan baik,”kata Sani.

Provinsi Kepri memiliki bukti otentik menyangkut keberadaan Pulau Berhala, termasuk surat tanah tercatat di Agraria (-BPN sekarang) Kepri. Sejak zaman Belanda wilayah itu juga masuk Kepri. Bahkan secara kependukukan mulai dari kartu tanda penduduk hingga pelayanan kesehatan dan masalah administrasi diurus oleh Kepri, bukan Jambi.

Pengacara Hendardi mengatakan pada 2006 Gubernur Kepri Ismet Abdullah pernah mengundangnya untuk menyampaikan pendapat hukum tentang sengketa Pulau Berhala.
“Kalau Pemerintah Jambi itu tidak kuat (-secara hukum) menjadikan Pulau Berhala masuk wilayahnya sebab hanya didukung mitos dan tradisi lingkungan, legal formal mereka lemah,”kata Hendardi.

Kalau Riau, kata Hendardi, secara fakta budaya sosiologi, manuskrip sejak zaman Belanda tahun 1960 Pulau Berhala masuk Kepulauan Riau. Bahkan secara leksikografi, dan diundangkan dalam lembaran negara dan didukung almanak pemerintah dan peta juga masuk Kepri. “Inilah yang memang perlu dikaji kembali, dan kami siap melakukan itu,”kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, Gubernur Sani mengajukan nota keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Sani memperjelas pihaknya bersiap mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung menyangkut Pulau Berhala.



AYU CIPTA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

22 Oktober 2022

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

Berikut letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya yang berdampak pada kondisi iklim, zona waktu sampai potensi bencana alam.

Baca Selengkapnya

Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

13 April 2021

Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

Perdana menteri sementara Lebanon menandatangani draf dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

22 Juli 2019

Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

Perbatasan wilayah yang dibicarakan Indonesia-Timor Leste itu di Noelbesi/ Citarana di Kabupaten Kupang dan di Bijael Sunan Oben, Timor Tengah Utara.

Baca Selengkapnya

Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

28 Januari 2019

Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

Wiranto mengatakan telah meminta TNI dan Polri agar menempatkan personel untuk mengamankan wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman.

Baca Selengkapnya

Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

4 November 2018

Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

Pemerintah dianggap tidak pernah mengacuhkan kehadiran mereka yang tinggal di perbatasan tersebut.

Baca Selengkapnya

Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

4 November 2018

Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

Menyaksikan langsung bagaimana anak SD di perbatasan wilayah, Entikong, Kalimantan Barat, belajar di sekolah.

Baca Selengkapnya

Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

3 November 2018

Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

Hidup di tengah-tengah masyarakat perbatasan membuat para prajurit TNI terbiasa menjalani berbagai peran.

Baca Selengkapnya

4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

26 Oktober 2018

4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan jumlah pelanggaran wilayah masih terjadi tetapi angkanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

30 September 2018

Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

Perbatasan wilayah Nassib yang memisahkan Suriah - Yordania bakal segera dibuka lagi karena telah direbut dari pemberontak.

Baca Selengkapnya

Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

20 Agustus 2018

Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

Ketergantungan warga perbatasan RI dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terhadap produk luar negeri menurun berkat tol laut.

Baca Selengkapnya