TEMPO Interaktif, Jakarta - Fenomena pemilik bisnis media terjun ke kancah politik diprediksi bakal memunculkan perang berita antarmedia massa. "Perang berita pasti terjadi karena para pemilik media mendukung partai-partai tertentu," ujar Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto, kemarin.
Menurut dia, keputusan Hary Tanoesoedibjo, bos kelompok media Media Nusantara Citra, bergabung ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) menambah jumlah pengusaha yang ingin memainkan perannya melalui panggung politik. Media dari Grup MNC, kata Haryanto, akan berhadapan dengan media Grup Bakrie, yang dimiliki Aburizal Bakrie.
Sedangkan Surya Paloh, mantan Dewan Penasihat Partai Golkar yang kemudian menggagas lahirnya Nasional Demokrat, adalah penguasa Grup Media. "Masing-masing media akan memberi ruang pemberitaan lebih banyak pada kandidat mereka."
Dampaknya, Haryanto melanjutkan, informasi yang diberikan kepada publik tidak berimbang dan cenderung sepihak. Masyarakat juga akan sulit mengetahui kualitas kandidat lain karena pemberitaan media masa dikuasai partai politik tertentu. "Kecuali redaksi mau berlawanan dengan pemilik modal," kata dia. "Tapi itu sangat tidak mungkin."
Keterlibatan pemilik modal dalam partai politik mirip era 1950-an. Saat itu, berbagai surat kabar berafiliasi dengan partai politik. "Semua berbicara atas nama partai yang didukungnya," Haryanto memaparkan.
Untuk menjaga independensi media, Haryanto berharap badan regulator pers menegur Hary Tanoesoedibjo agar menarik dukungannya kepada partai politik. "Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia harus bertindak," ucapnya.
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan segera menentukan sikap jika dukungan pemilik Grup MNC terbukti berpengaruh terhadap pemberitaan. "Kalau ada dampaknya terhadap pemberitaan, Dewan Pers akan menindak secara Kode Etik Jurnalistik."
