TEMPO Interaktif, Sleman -Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faizal Zaini berharap persolaan perbatasan yang disebut dicaplok seperti wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat oleh Malaysia, mulai dilihat dari sisi kesejahteraan, bukan melulu keamanan.

"Selama ini yang dipakai masih pendekatan keamanan. Sudah saatnya diubah pendekatannya menjadi pendekatan kesejahteraan,” kata Helmi seusai membuka Research Week di Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, Selasa 11 Oktober 2011.

Pendekatan kesejahteraan ini adalah upaya pemerintah mulai berfokus pada pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal di perbatasan. “Dari 38 Kabupaten/Kota yang masih tertinggal, 28 daerah diantaranya daerah perbatasan. Ini yang harusnya jadi prioritas,” kata dia.

Prioritas itu misalnya dalam hal pemanfaaatan dan pengolahan lahan-lahan yang belum produktif serta pembangunan sarana dan infrastruktur. Dalam pengamatannya, Helmi mengungkapkan, setiap kabupaten di Indonesia, setidaknya ada 20 ribu hektar lahan masih terlantar. “Jika 100 kabupaten terdapat 20 ribu hektar lahan terlantar, maka kita memiliki 2 juta hektar lahan yang belum dioptimalkan,” kata dia.

Kementerian PDT mencoba memberi contoh dengan program bedah desa di daerah Entikong Kalimantan Barat. Dari program itu, pertanian dan perkebunan bisa dibangun termasuk sarana komunikasi dan telekomunikasi. “Sekarang persoalannya daerah masih terus menunggu gerak pusat, harusnya lebih inisiatif,” kata dia.

Meski diakui daerah tertinggal memiliki pendapatan asli kecil, namun politikus PKB itu mendesak ada kreativitas pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan infrastruktur. “Kami di kementerian juga tengah melobi agar anggaran ke daerah khususnya yang tertinggal diberi porsi lebih besar. Jangan yang maju diberi tinggi,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO