Marzuki: Sulit Samakan Persepsi DPR-Pemerintah Saat Bahas UU

Reporter

Editor

Selasa, 6 September 2011 14:04 WIB

Marzuki Alie. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat masih menemui kendala dalam melaksanakan fungsi legislasi. Hal ini diakui Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato memperingati hari ulang tahun DPR ke-66 hari ini, Selasa, 6 September 2011.

Marzuki menyebut hal itu terjadi karena kendala nonteknis. "Kendala nonteknis berkaitan dengan sulitnya memperoleh kesamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam substansi undang-undang," ujar Marzuki dalam pidatonya.

Menurut dia, sulitnya menyamakan persepsi ini menyebabkan lambatnya penyelesaian rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Politikus Partai Demokrat ini juga menyalahkan sempitnya waktu yang tersedia untuk membahas sebuah undang-undang. "Seringkali justru suatu RUU membutuhkan proses panjang dalam pembahasan," kata dia.

Selama tahun sidang 2011 DPR telah menetapkan program prioritas terhadap 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisiatif pemerintah, dan 21 RUU dari tahun 2010. Dari jumlah itu, hingga masa persidangan ke-IV sudah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU. Namun hingga saat ini, baru 10 RUU yang disetujui menjadi UU.

Untuk mempercepat proses penyusunan undang-undang ini, Marzuki meminta pemerintah lebih kooperatif dalam membahas materi RUU bersama Dewan. "Terutama dalam pembahasan RUU yang berasal dari DPR sejak penyampaian surat Presiden hingga akhir pembahasan."

Marzuki mengklaim sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan lobi. Di antaranya menangani langsung beberapa RUU dan melakukan konsultasi dengan Presiden. "Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam mekanisme dan prosedur percepatan penyelesaian RUU," ujarnya.



IRA GUSLINA

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

14 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

21 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya