TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan rupanya masih menyimpan asa untuk bisa mengirimkan kadernya sebagai Duta Besar RI di Italia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menawarkan posisi duta besar di negara itu kepada politikus PDIP Muhammad Prakosa, tapi tawaran itu ditolak dengan alasan pribadi.
"Kalau PDIP mau. PDIP malah enggak pernah menolak," kata politikus senior PDIP Taufik Kiemas di gedung DPR, Rabu, 24 Agustus 2011.
Prakosa adalah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP. Alasan pengunduran diri Prakosa, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPR, karena ingin lebih fokus ke tugas-tugas partai dan fraksi serta keluarga. Sejumlah petinggi PDIP, seperti Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP Puan Maharani bisa menerima alasan Prakosa.
Taufik mengatakan PDIP tetap menanti posisi Duta Besar RI untuk Italia pascamundurnya Prakosa. "Gantinya tetap dari PDIP, kalau bisa begitu," kata Taufik yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. "Saya rasa PDIP sudah ada persiapan (calon pengganti Prakosa)."
Menurut Taufik, sikap PDIP yang setuju atas tawaran pemerintah bukan berarti partai berlambang banteng tersebut berganti haluan dan melepas status oposisinya. "Masak enggak boleh. Kan, dubes bukan pemerintahan," ujarnya.
Jika pemerintah kembali menawarkan jabatan Dubes Italia kepada PDIP, Taufik berharap hal itu bisa segera diwujudkan. "Secepat mungkin, mungkin habis Lebaran ya," ujar dia. "PDIP enggak menolak, kalau bisa minta satu lagi."
Sejak dua hari lalu, proses uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar masih berlangsung di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR. Total ada 32 calon duta besar dan satu orang calon perwakilan RI di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, yang diajukan Presiden SBY ke Dewan.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
10 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaDuta Besar Achmad Ubaedillah Menjenguk WNI yang Ditahan di Penjara Brunei Darussalam
19 jam lalu
Duta Besar Achmad Ubaedillah mengunjungi tiga penjara di Maraburong dan Jerudong pada 30 April 2024. Di sana, dia menemui para tahanan WNI.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya2 WNI Dapat Penghargaan Bintang Jasa Musim Semi 2024 dari Jepang
2 hari lalu
2 WNI mendapat penganugerahan bintang jasa musim semi 2024 karena jasa-jasa mereka dalam memperkokoh hubungan Jepang dan Indonesia
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya