TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik Azyumardi Azra menilai, hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang menyakinkan mengenai keterlibatan unsur-unsur di kalangan kaum muslim di Indonesia dalam jaringan terorisme internasional atau Al Qaidah. Hal itu dikemukan Azyumardi kepada pers seusai bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/2). Rektor IAIN Syarief Hidayatullah ini mengakui, akhir-akhir ini memang terdapat berbagai laporan di media-media internasional khususnya dari Singapura melalui koran The Straits Times yang secara insinuatif memberitakan keberadaan jaringan internasional itu di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Namun, ia mengingatkan mungkin saja keberadaan jaringan itu di Indonesia benar. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Azyumardi menyarankan agar pemerintah lebih bersikap proaktif. “Saya kira dalam hal ini diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam dan lebih serius. Dengan demikian duduk persoalannya menjadi lebih jelas,” ungkapnya. Dia menyarankan Departemen Luar Negeri lebih berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai tudingan yang akhir-akhir ini mengarah ke Indonesia. Selain itu para aparat keamanan, khususnya Badan Intelijen Negara, seharusnya dapat melakukan usaha-usaha yang lebih sistematis dan terarah untuk memberikan pemaparan yang komprehensif. Upaya pemerintah tidak cukup dilakukan melalui penyelidikan semata. “Tetapi lebih penting lagi adalah mensosialisasikan dan menjelaskan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya,” kata dia. Langkah ini akan semakin menperjelas sikap Indonesia yang juga mengecam terorisme yang tidak hanya merugikan dunia barat, tetapi bagi manusia secara keseluruhan. Azyumardi menilai, hingga saat ini sikap pemerintah sudah tepat. Namun, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gangguan yang berarti terhadap stabilitas politik Indonesia. “Jika pemerintah dan aparat keamanan tidak melakukan langkah-langkah yang cermat, bukan tidak mungkin hal itu bisa menjadi pemicu instabilitas politik di tanah air kita,” ujarnya mengingatkan. Dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden, Azyumardi juga melaporkan rencananya untuk menyelenggarakan seminar intenasional tentang tantangan demokrasi di negara-negara muslim. Seminar itu akan berlangsung pada 18 Maret mendatang di Jakarta. Rencananya, acara tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari dan dilanjutkan di tiga daerah lainnya yaitu Yogyakarta, Padang dan Makassar. Seminar itu menghadirkan 16 pembicara dari Amerika, Eropa, Australia dan ahli-ahli politik dari negara-negara Islam lainnya. Seminar ini, kata Azyumardi merupakan satu momentum yang sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia tentang kesesuaian demokrasi dengan Islam, khususnya pasca tragedi 11 September di Amerika Serikat. Akan dibahas pula contoh kasus di berbagai negara yang merupakan titik terang demokrasi di negara muslim (bright spot of democracy). Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu contoh yang unik. Karena, walaupun bukan negara Islam dan mayoritas penduduk adalah muslim, Islam dan demokasi dapat tumbuh bersama di Indonesia. “Wapres menyambut hangat konferensi yang akan diselenggarakan ini dan berharap konferensi dapat menjelaskan lebih jauh tentang Islam di Indonesia yang memiliki ciri dan karakter yang cukup unik dan instingtif dengan Islam di negara-negara lain,” ucap dia. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)