TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya tidak terlalu gampang dan sering membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani suatu persoalan. Legislator PDI Perjuangan itu menghimbau SBY menyelesaikan setiap persoalan tepat di akarnya.
"Bagaimana memperbaiki kinerja, itu yang penting, bukan membuat Satgas," kata Pramono di Gedung DPR, Senin 27 Juni 2011.
Menurut lelaki asal Kediri ini, pembentukan Satgas justru tak efektif menyelesaikan suatu persoalan karena tugas Satgas pasti akan berbenturan dengan lembaga yang seharusnya menangani persoalan itu. "Banyak Satgas dibuat, tapi kontraproduktif," kata Pramono. "Padahal banyak lembaga dan badan lain yang memang bertugas menangani masalah-masalah, tak perlu harus membentuk Satgas lagi."
Pramono memberi contoh, Satgas TKI, satuan tugas terbaru bentukan SBY yang dibentuk ketika mencuat kasus TKI Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Arab Saudi. "Satgas TKI seharusnya tak perlu ada," kata Pramono.
Menurut dia, sebaiknya urusan TKI diserahkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BNP2TKI. "Kalau tidak bisa selesai, Menteri atau Kepala BNP2TKI-nya yang harus bertanggung-jawab," kata Pramono.
Sebelum Satgas TKI, selama menjadi presiden, SBY telah membentuk sejumlah Satgas, yaitu Satgas Anti Mafia Hukum dan Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD, Satgas Reformasi Birokrasi, Satgas Penanggulangan Konflik Poso, dan Satgas Flu Burung.
