TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah perwakilan massa pengunjuk rasa menemui perwakilan kantor PBB di Jalan Thamrin, Rabu (10/12). Massa diwakili oleh sejumlah tokoh LSM seperti Munir dari Imparsial, Usman Hamid dari Kontras dan beberapa korban pelanggaran HAM diterima utusan PBB, di antaranya staf Humas PBB Valentino Irawan dan Peter dari United Nations Development Programs (UNDP).Munir yang ditemui usai pertemuan dengan wakil PBB tersebut mengatakan dalam pertemuan itu mereka hanya menyampaikan satu tuntutan yakni dibentuknya kembali perwakilan Komisi Tinggi PBB di Indonesia, seperti yang dulu pernah ada dan sekarang berada di Bangkok.Dengan adanya komisi ini di Indonesia, menurut Munir, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak bisa ditangani di tingkat nasional dapat diajukan ke Komisi Tinggi itu. "Kalau PBB yang minta, mau tidak mau pemerintah harus merespons," ujarnya.Atas tuntutan itu, kata dia, pihak PBB menjanjikan akan menyampaikannya kepada lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan HAM. Disamping itu mereka juga meminta profil kasus-kasus pelanggaran HAM agar dapat dilampirkan dalam laporan yang akan dikirim ke lembaga-lembaga tinggi tersebut.Munir dalam kesempatan itu juga meminta masalah pelanggaran HAM ini disosialisasikan dalam konfrensi-konfrensi tingkat tinggi internasional. Perwakilan PBB menyatakan sanggup untuk membantu. Sebelum ke PBB, massa melakukan unjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia. Selain aktifis LSM, korban pelanggaran HAM dan mahasiswa, ada juga korban penggusuran di Jakarta. Sekitar pukul 11.00 WIB, korban penggusuran bergerak ke DPR, sedangkan lainnya ke kantor PBB.Ramidi - Tempo News Room