Menteri Muhaimin Usul Perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja

Reporter

Editor

Rabu, 11 Mei 2011 20:22 WIB

TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Bandung - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, meminta agar Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan diubah, agar proses perlindungan bagi tenaga kerja alih daya (outsourcing) bisa dilakukan.

"Saya minta pengertian kepada semua, tahun 2012 harus ada perubahan dalam UU no 13," kata Muhaimin, seusai melakukan penandatanganan MoU dengan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, di Bandung, Rabu, 11 Mei 2011.

Perubahan tersebut, kata Muhaimin, diharapkan dapat menekan seminimal hal-hal yang merugikan bagi para pekerja alih daya tersebut.

"Dalam waktu dekat ini kita akan sempurnakan dalam peraturan-peraturan menteri dan peraturan pemerintah," katanya

Saat ini, kata Muhaimin, pihaknya tengah melakukan pembahasan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah untuk mengatur lebih detail lagi supaya alih daya tidak merugikan pekerja, "Kita sedang matangkan di tripartit saat ini," katanya

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

DPR Setengah Hati Ubah Aturan Tenaga Kerja

10 Agustus 2012

DPR Setengah Hati Ubah Aturan Tenaga Kerja

Migrant Care menduga ada konflik kepentingan dalam pembahasan rancangan undang-undang itu.

Baca Selengkapnya

Menteri Muhaimin: Angka Kecelakaan Kerja Masih Tinggi

25 April 2012

Menteri Muhaimin: Angka Kecelakaan Kerja Masih Tinggi

Pada 2011 kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia
mencapai 99.491 kasus.

Baca Selengkapnya

LIPI Diminta Selesaikan Studi UU Ketenagakerjaan

23 Desember 2010

LIPI Diminta Selesaikan Studi UU Ketenagakerjaan

Undang-undang tersebut dinilai merugikan pekerja dan pengusaha.

Baca Selengkapnya

Kementerian Tenaga Kerja Gamang Sikapi UU PRT

10 Mei 2010

Kementerian Tenaga Kerja Gamang Sikapi UU PRT

Pembantu rumah tangga di Indonesia berbeda dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Tidak Mendikte Revisi Aturan Tenaga Kerja

7 Februari 2010

Pemerintah Diminta Tidak Mendikte Revisi Aturan Tenaga Kerja

Pemerintah dikhawatirkan akan mendikte perundingan sehingga menghambat kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Bahas Aturan Tenaga Kerja

28 Januari 2010

Pemerintah Segera Bahas Aturan Tenaga Kerja

"Perundingan Tripartit diharapkan bisa memajukan kesejahteraan bangsa, pengusaha, dan pemerintah," kata Menteri Muhaimin.

Baca Selengkapnya

Apindo: Jangan Salahkan Pengusaha Soal Outsourcing

20 Januari 2010

Apindo: Jangan Salahkan Pengusaha Soal Outsourcing

"Perusahaan penyedia inilah yang mengambil keuntungan bisnis dari gaji dan upah pekerjanya," kata Djimanto.

Baca Selengkapnya

Pengawasan Tenaga Outsourcing Lemah

27 Juni 2008

Pengawasan Tenaga Outsourcing Lemah

Pengawasan terhadap penggunaan tenaga outsourcing dinilai lemah oleh anggota Dewan Komisi Kesehatan Chairul Anwar.

Baca Selengkapnya

1.300 TKI Ilegal Bekerja di Irak

10 Mei 2007

1.300 TKI Ilegal Bekerja di Irak

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat memperkirakan, ada sekitar 1.300 tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Irak.

Baca Selengkapnya

Malaysia Harus Selektif dalam Mendeportasi Tenaga Kerja

27 Maret 2007

Malaysia Harus Selektif dalam Mendeportasi Tenaga Kerja

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno meminta Perdana Menteri Malaysia memberikan pemutihan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sana sebelum melakukan deportasi.

Baca Selengkapnya