TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi mengatakan, pelaku insiden injak bendera di acara milad ke-13 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin harus diproses secara hukum jika dilakukan karena faktor kesengajaan.
“Kalau ada tindak kesengajaan ya harus ditindak secara hukum,” kata Kristiadi kepada Tempo, Senin 25 April 2011.
Insiden injak bendera di acara milad di PKS Gedung Olahraga Dadaha ini bermula dengan aksi teatrikal 8 penari perempuan dari siswa SMA Al Muttaqin. Pada aksi teatrikalnya, mereka menginjak-injak kain merah putih serupa bendera negara berukuran 2 x 6 meter.
Polisi lalu menghentikannya karena dianggap menghina bendera negara. Polisi kemudian memeriksa 10 saksi dan melakukan oleh TKP.
Kristiadi sendiri tak tak yakin jika acara injak kain merah putih tersebut karena faktor kesengajaan. “Tidak mungkin dilakukan di saat PKS sedang membangun kredibilitasnya,” katanya. “PKS juga selama ini adalah partai yang mengedepankan nilai-nilai.”
Adapun anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring melalui akun Twitter-nya @tifsembiring meminta maaf atas terjadinya insiden merah putih di Tasikmalaya tersebut. Dia mengatakan, PKS akan lebih ketat mengontrol acara-acara sensitif yang bisa menimbulkan kesalahpahaman masyarakat.
"DPD PKS Tasikmalaya dan DPW PKS Jawa Barat telah menyampaikan permohonan maaf karena kekeliruan sumbangan acara tersebut," tulis Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS di akun Twitter-nya 9 jam lalu. Sikap PKS ini disambut baik J. Kristiadi. “Sudah seharusnya meminta maaf.”
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
