Suryadharma Ali Dijagokan Kembali Pimpin Partai Ka'bah  

Reporter

Editor

Sabtu, 16 April 2011 18:22 WIB

Suryadharma Ali. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dipercepatnya Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Juli mendatang berarti mempercepat juga pemilihan ketua umum partai. Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP saat ini, sepertinya akan kembali dijagokan untuk memimpin partai berlambang ka'bah itu.

"Kalau melihat suasana kebatinan teman-teman di wilayah, Pak Surya masih menjadi yang terkuat untuk dipilih kembali," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muchammad Romahurmuziy usai acara Mukernas III PPP di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (16/4).

Selain Suryadharma Ali, juga beredar sejumlah nama yang diperkirakan akan meramaikan bursa calon ketua umum, di antaranya Ketua DPP PPP Ahmad Muqqowam dan anggota DPR dari PPP Ahmad Yani.

Keunggulan Suryadharma, kata pria yang akrab disapa Romi ini, sosoknya sudah matang menjalani kompleksitas perpolitikan di tanah air. Sebelum menjabat menteri agama saat ini, dia juga pernah menjadi menteri koperasi.

Posisinya sebagai menteri agama, kata dia, mau tak mau juga menjadi keunggulan tersendiri bagi Surya. Beberapa program pemerintah yang diusungnya tentu bersinergi dengan program partai. Secara langsung atau tidak langsung hasilnya pasti akan dibaca konstituen PPP di lapangan.

"Yang paling sederhana adalah di dalam tupoksi Kementerian Agama ada tugas pemberdayaan pendidikan Islam melalui pesantren, majelis taklim, yang itu ada konstituen PPP. Itu yang dilihat orang dengan adanya Pak Surya di sana komunikasi untuk program-program itu lebih terbuka. Itu yang dilihat yang kemudian menjadi keuntungan partai dan kader," ujarnya.

Kader muda PPP adakah yang berani maju? "Yang diperlukan kan bukan sekadar keberanian, tapi proses. Sekarang ini menjadi ketua umum parpol tidak mudah. Ketua umum partai politik harus bisa memobilisasi bukan hanya kekuatan politik yang memberi dukungan tapi juga memobilisasi sumber-sumber pendanaan dan itu tidak mudah, karena sekarang ini pendapat sudah bergantung pada pendapatan," kata dia.

MUNAWWAROH

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

7 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

32 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

37 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

38 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

40 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

40 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

40 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya