TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, diplomasi kembali digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah antarnegara, termasuk dalam konflik Thailand-Kamboja. Meski begitu, tidak ada deadline dalam perundingan batas antara kedua negara itu.

"Diplomasi kembali digunakan, bukan saatnya lagi untuk menggunakan kekerasan," kata Marty di sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Jepang di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu 9 April 2011.

Marty mengeluarkan pernyataan itu menanggapi proses negosiasi Thailand dan Kamboja dalam Joint Commission on Demarcation for Land Boundary (JBC) pada 7-8 April di Bogor yang masih belum menghasilkan kesepakatan.

"Saya tidak mengatakan masalah ini mudah, saya tidak tahu berapa lama masalah ini akan selesai, tapi yang penting adalah sekarang saatnya menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai," jelasnya.

Menurut Marty, kedua negara sudah sepakat bahwa akan ada peninjau dari Indonesia, namun tidak ada tenggat waktu kapan peninjau Indonesia harus ditempatkan di perbatasan Thailand dan Kamboja.

"Peninjau itu sifatnya adalah alat, sedangkan tujuan utama kami adalah memastikan perbatasan Thailand-Kamboja stabil, memang lebih ideal bila ada peninjau kita di lapangan, namun yang penting bagi Indonesia, perbatasan terjaga dan proses politik bergulir," katanya.

Indonesia pada 14 Februari mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi fasilitator konfik perbatasan Thailand dan Kamboja -- dua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pada awal Februari kedua negara bertetangga itu saling tembak di perbatasan dekat dengan kuil Preah Vihear yang diputuskan oleh Mahkaman Internasional pada 1962 dimiliki Kamboja namun daerah di sekitarnya masih dalam sengketa kedua negara.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menlu Kamboja Hor Namhong kecewa dengan sikap pemerintah Thailand yang dianggap mempersulit negosiasi karena berkeras untuk mendapatkan persetujuan parlemen Thailand atas hasil pertemuan JBC sebelumnya.

Kedua delegasi di dalam pertemuan Bogor, Jawa Barat, saling melontarkan argumen terkait konflik tersebut.

"Hal itu lebih baik dari pada saling tembak sehingga dapat dikatakan bahwa keadaaan saat ini sudah lebih baik dibanding pada Februari lalu," ujarnya.

Marty menambahkan bahwa semua menteri luar negeri ASEAN akan berada ke Bangkok untuk pertemuan informal Menteri Luar Negeri ASEAN dan kemungkinan akan membicarakan KTT Asia Timur.

Pada tahun 2011 Indonesia menjadi ketua ASEAN yang berdiri pada 1967 dan terdiri atas dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan total populasi mencapai 580 juta orang.(*)

DIANING SARI | WDA | ANT