Soal Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat Akan Dipertanyakan Dewan  

Reporter

Editor

Kamis, 7 April 2011 19:18 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung - Masih ingat soal kartu lebaran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan wakilnya Dede Yusuf?Pengiriman kartu lebaran kedua pemimpin Jawa Barat itu menuai kontroversi.

Saat itu anggaran untuk pembuatan prangko kartu lebaran itu, dengan foto gubernur dan wakilnya dialokasikan Rp 500 juta. Sedangkan anggaran untuk pembuatan kartu itu Rp 351 juta. Masalah ini rencananya bakal diungkap lagi dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur tahun 2010 oleh dewan.

Ketua Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2010, DPRD Jawa Barat, Selly Gantina mengatakanan soal kartu lebaran, Selly mengatakan mendapat masukan dari Komisi A. "Kami akan perdalam itu," katanya.

Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan, saat rapat kerja dengan Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya mempertanyakan sumber anggaran yang dipakai. "Kami tidak melihat nomenklatur yang secara gamblang dapat diterjemahkan sebagai Kartu Lebaran," katanya.

Adapun Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah mengatakan, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Kartu Lebaran itu sebagian ada di bironya. "Kita prangkonya, sementara (cetak) kartunya oleh Biro Pengadaan Barang Daerah," katanya.

AHMAD FIKRI

Advertising
Advertising

Berita terkait

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.

Baca Selengkapnya

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

23 November 2021

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu

Baca Selengkapnya

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

9 November 2021

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

Baca Selengkapnya

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

30 November 2020

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

6 Februari 2020

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.

Baca Selengkapnya

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

14 November 2019

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

12 November 2018

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.

Baca Selengkapnya