Panja Mafia Hukum dan Pajak Loyo  

Reporter

Editor

Kamis, 10 Maret 2011 16:32 WIB

Dua mantan Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Birgjen Pol Raja Erizman (kiri), saat mengikuti rapat dengan Panitia Kerja Mafia Hukum dan Mafia Pajak di komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat Panitia Kerja Mafia Hukum dan Mafia Pajak tampak tak greget setelah mereka gagal membentuk panitia khusus hak angket mafia hukum dan pajak. Rapat penting yang menghadirkan dua orang jenderal Polri, Birgjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas pun hanya dihadiri segelintir anggota dewan.

Pantauan Tempo, hanya 15 dari 26 orang anggota panja yang hadir dalam rapat Kamis 10 Maret 2011 itu. Sejumlah pentolan panja yang sebelumnya menggebu-gebu membuat pansus hak angket, seperti Nudirman Munir, Bambang Soesatyo, Nudirman Munir, Gayus Lumbuun, malah tak terlihat hadir dalam rapat ini.

Edmon dan Raja, dalam rapat itu menjelaskan duduk perkara kasus Gayus. Edmon membantah dirinya tak memerintahkan penahanan Gayus. Menurutnya, perintah itu hanya akan keluar jika penyidik meminta penahanan. "Sementara penyidik tak pernah mengajukan permohonan penahanan," katanya.

Demikian juga dengan Raja Erizman. Ia menjelaskan, tindakannya membuka blokir rekening Gayus tak menyalahi tindak pidana apa pun. Menurutnya, pembukaan rekening itu karena jaksa menyatakan bahwa barang bukti yang dibutuhkan dalam kasus Gayus hanya Rp 370 juta. "Karena itu, jika saya tetap menutup rekening itu, saya akan menghalangi hak seseorang," ujarnya. Hingga saat ini rapat berjalan.

FEBRIYAN

Berita terkait

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

6 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

7 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

8 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

8 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

9 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

9 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

9 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

10 hari lalu

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

10 hari lalu

PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

10 hari lalu

Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

Surya Paloh, mengatakan NasDem tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan MK keluar.

Baca Selengkapnya