Dewan Pers Serahkan Bukti Video ke Jaksa Agung

Reporter

Editor

Jumat, 4 Maret 2011 17:57 WIB

Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti memperhatikan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua saat diskusi dengan tema "RUU Rahasia Negara, Skenario Politik Apakah?" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Kamis (12/2). TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pers hari ini (4/3) menyerahkan sejumlah bukti baru perkara pembunuhan reporter Sun TV Ridwan Salamun di Tual, Maluku Tenggara, kepada Jaksa Agung Basrief Arief, di Kejaksaan Agung. Salah satu barang bukti yang diserahkan berupa video yang merekam terbunuhnya Ridwan saat meliput konflik kelompok Banda Ely dan Fiditan.

Dalam video, seperti dijelaskan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti, tampak tubuh Ridwan yang tergeletak, dililit kabel kamera. Video juga menunjukkan tidak ada parang di samping jenazah Ridwan. Parang itu --dalam dakwaan jaksa kasus Ridwan-- disebut-sebut digunakan Ridwan untuk menyerang terdakwa.

“Itu menunjukkan, almarhum Ridwan Salamun ketika dibunuh bukan sedang menjadi pelaku tawuran, tapi sedang menjalankan tugas jurnalistik,” ungkap Bambang pada wartawan, usai menemui Basrief dan seluruh Jaksa Agung Muda.

Sebelumnya, Kejaksaan berkukuh Ridwan saat bentrok tidak sedang bertugas meliput. Basrief bahkan menyebut, Ridwan saat itu ada di kelompok penyerang, dan membawa parang sebagai senjata untuk menyerang terdakwa.

Dikatakan Bambang, dalam pertemuan tadi, Basrief terbuka menerima penjelasan dari Dewan Pers, yang didampingi perwakilan Maluku Media Center, lembaga wartawan di Maluku. Basrief, lanjut Bambang, juga menyampaikan keprihatinannya atas tewasnya Ridwan.

Koordinator MMC Insany Syahbarwaty yang ikut dalam pertemuan menambahkan, selain video terbunuhnya Ridwan, mereka juga menyerahkan video wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Tual yang menyatakan ada perubahan pasal penjerat, sesampainya di Kejaksaan, dari yang semula pasal 338, menjadi pasal 170.

Tak hanya itu. Dalam pertemuan tadi, Dewan Pers dan MMC sekaligus menyampaikan ke Basrief, sejumlah dokumen terkait kasus pembunuhan Ridwan, yang dikumpulkan tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pada 21 Agustus 2010 lalu, Ridwan terbunuh dalam bentrok Banda Ely versus Fiditan di Maluku. Tiga orang terdakwa dalam kasus itu; Hasan Tamnge, Ibrahim Raharusun, Syahar Renuat, dituntut delapan bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pimpinan Javed Oholio dalam persidangan pekan lalu.

Isma Savitri

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

14 jam lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

19 jam lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

1 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

1 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka

2 hari lalu

Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

2 hari lalu

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

Rencana revisi UU Penyiaran ditolak komunitas pers. Dikhawatirkan mengancam kebebasan pers hingga ruang digital.

Baca Selengkapnya