TEMPO Interaktif, Jakarta --Fraksi PPP secara resmi menolak pembubaran Front Pembela Islam. Meski begitu, PPP pun meminta FPI untuk tidak melakukan tindakan di luar hukum. "Kami minta pemerintah jangan membubarkan FPI. Keberadaan FPI justru harus dipelihara dan dibina," kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar dalam keterangan pers, Jumat (18/2), di Ruang Pers DPR, Senayan, Jakarta.

PPP menilai keberadaan FPI adalah wujud aspirasi akar rumput yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Aspirasi yang disuarakan FPI itu, misalnya adalah menutup tempat-tempat maksiat. Ketiadaan respons inilah yang membuat FPI mengambil langkah sendiri. "FPI juga punya batas kesabaran," kata dia.

Hasrul mengatakan pembubaran FPI oleh pemerintah akan membawa dampak tidak menguntungkan. "Kalau dimusuhi atau dibubarkan, pemerintah tidak tenang bekerja," ujar Hasrul.

Meskipun menolak pembubaran FPI, namun PPP meminta ormas itu untuk tidak lagi melakukan tindakan di luar hukum sehingga menimbulkan kesan berbuat anarkis. "Kedepannya FPI harus on the track," kata dia.

Sikap PPP ini berbeda dengan sikap sejumlah kalangan, termasuk di DPR sendiri. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta kepolisian bertindak tegas, termasuk pembubaran jika perlu. Ini dilakukan karena FPI dinilai telah menghasut untuk berbuat makar pada pemerintah dan sering berbuat anarkis.

Amirullah