TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebanyak 30 orang wakil masyarakat sipil dari Papua mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Jumat 14 Januari 2011. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan rekomendasi Komnas HAM atas kasus kekerasan terhadap warga yang terjadi di Puncak Jaya, Papua. Wakil masyarakat Papua ini menyatakan, komisi seharusnya sudah dapat menggolongkan kekerasan di Puncak Jaya ke dalam pelanggaran HAM berat.
Kkeerasan di Papua, lanjut Haris telah dapat dinyatakan sebagai kasus pelanggaran berat HAM, dan seharusnya dibawa ke pengadilan HAM Adhoc. "Sudah ada beberapa kasus penyiksaan yang berulang terus, itu bisa diindikasikan sistematis, juga ada dana yang membantu operasi tersebut serta ada perintah menyediakan senjata. Ini berarti ada komando," katanya.
RIRIN AGUSTIA
Perwakilan warga Papua itu juga menilai pengadilan militer tidaklah cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Papua, yang masih terus terjadi. Menurut koordinator aksi, Dorus Wakum, dengan terjadinya banyak kasus, dan juga diketahui adanya alur perintah dari atasan TNI, seharusnya apa yang terjadi di Papua bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun dalam rekomendasinya, Komnas HAM tidak menyatakan pelanggaran berat.
Koordinator Kontras, HAriz Azhar yang turut hadir dalam aksi tersebut menyatakan kekecewaannya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM. "Kalau komnas memang mendukung hak asasi manusia, kenapa lebih mendukung dilaksanakannya pengadilan militer," kata Haris.
Kkeerasan di Papua, lanjut Haris telah dapat dinyatakan sebagai kasus pelanggaran berat HAM, dan seharusnya dibawa ke pengadilan HAM Adhoc. "Sudah ada beberapa kasus penyiksaan yang berulang terus, itu bisa diindikasikan sistematis, juga ada dana yang membantu operasi tersebut serta ada perintah menyediakan senjata. Ini berarti ada komando," katanya.
RIRIN AGUSTIA
