TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi akan menguntungkan anggota koalisi pemerintah. "Implikasi secara politis, daya tawar partai koalisi, terutama Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera semakin besar," kata Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia ini ketika dihubungi,Kamis (13/1)
Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan persyaratan "usul" penggunakan hak menyatakan pendapat cukup dengan mayoritas sederhana. Ketentuan ini menggugurkan pasal 184 ayat (4) UU 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 184 ayat (4) mensyaratkan untuk mengajukan "usul" penggunaan hak menyatakan pendapat perlu dihadiri oleh 3/4 anggota dan disetujui 3/4 kuorum.
Kalau Mahkamah menolak gugatan terhadap pasal 184 ayat (4), maka partai Demokrat sebagai pemenang pemilihan umum akan aman. Dengan kekuasan 26,6 persen anggota dewan, kata Burhanudin, Demokrat sudah menguasai 25 persen suara sehingga syarat persetujuan 3/4 bisa tidak akan terpenuhi. "Sehingga hak untuk menyatakan pendapat tidak pernah ada," ujarnya.
Tapi karena dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, Burhanuddin menjelaskan, Demokrat kesulitan untuk mengandalkan dirinya sendiri dalam mencegah adanya usul menyatakan pendapat. "Dia (demokrat) butuh suara koalisi untuk menguasai kuorum," kata Burhanuddin.
Bagi oposisi, Ia menerangkan, ketidaksolidan koalisi merupakan bola mentah yang 'harus ditangkap'. Faktanya, selama ini partai koalisi pendukung pemerintah rentan soal kesatuan pendapat seperti terlihat nyata dalam kasus Century. Pada kasus dana talangan itu, terdapat sejumlah anggota koalisi yang berdiri di dua kaki. "Kalau oposisi bisa memanfaatkan koalisi yang bimbang ini, putusan Mahkamah bisa untuk menggoyang partai pemenang," papar Burhanuddin.
Dianing Sari
