TEMPO Interaktif, Jakarta - Putri hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi, Nesyawati, kelar diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama enam jam, Nesyawati mengaku hanya menjelaskan soal pinjaman Rp 5 juta ke panitera pengganti Mahkamah Konstitusi Makhfud.
"Pemeriksaannya hanya seputar pinjaman," kata dia seusai diperiksa KPK, Kamis (6/1).
Nesyawati diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.00. Pada kedatangannya tadi pagi, ia didampingi ayahnya, Arsyad. Tapi Arsyad pulang sekitar pukul 11.30, meninggalkan putrinya yang sedang diperiksa.
Selama enam jam, Nesyawati mengaku dicecar delapan pertanyaan. Soal pertemuan dengan bekas calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, kata dia, "Itu enggak ditanyakan."
Pengacara Nesyawati, Zein Yamani, yang mendampingi selama pemeriksaan, mengakui kliennya mengarahkan Dirwan untuk menemui panitera Makhfud. Soal kunjungan Dirwan bersama Zeimar, paman Nesyawati, ke rumah Arsyad, menurut Yamani hal itu kebetulan belaka.
Kepada tim investigasi yang diketuai Refly Harun, Dirwan mengaku diperas Zeimar dan Nesyawati sebesar Rp 3,5 miliar. Pemerasan terjadi saat Dirwan mengajukan uji materi Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada September 2009.
ANTON SEPTIAN
"Pemeriksaannya hanya seputar pinjaman," kata dia seusai diperiksa KPK, Kamis (6/1).
Nesyawati diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.00. Pada kedatangannya tadi pagi, ia didampingi ayahnya, Arsyad. Tapi Arsyad pulang sekitar pukul 11.30, meninggalkan putrinya yang sedang diperiksa.
Selama enam jam, Nesyawati mengaku dicecar delapan pertanyaan. Soal pertemuan dengan bekas calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, kata dia, "Itu enggak ditanyakan."
Pengacara Nesyawati, Zein Yamani, yang mendampingi selama pemeriksaan, mengakui kliennya mengarahkan Dirwan untuk menemui panitera Makhfud. Soal kunjungan Dirwan bersama Zeimar, paman Nesyawati, ke rumah Arsyad, menurut Yamani hal itu kebetulan belaka.
Kepada tim investigasi yang diketuai Refly Harun, Dirwan mengaku diperas Zeimar dan Nesyawati sebesar Rp 3,5 miliar. Pemerasan terjadi saat Dirwan mengajukan uji materi Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada September 2009.
ANTON SEPTIAN
