Kwik: Soal Sisminbakum, Pemerintah Diakali Kontraktor
Rabu, 5 Januari 2011 17:17 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Perindustrian Kwik Kian Gie menyatakan, dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), kebijakan eks Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra tak salah.
Sebab, menurut Kwik, dalam pengadaan Sisminbakum, pemerintah termasuk Yusril diakali kontraktor, dalam hal ini PT Sarana Rekatama Dinamika. “Ada unsur bahwa pengusahanya ngakalin, menyalahgunakan kesempatan dalam kesempitan,” kata Kwik usai bersaksi untuk tersangka Yusril, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Rabu (5/1).
Kwik berpendapat demikian setelah melihat data perolehan PT SRD. Seperti diketahui, dalam perjanjiannya dengan Departemen --kini kementerian-- Hukum, dari pengadaan Sisminbakum, PT SRD meraup 90 persen, dan kementerian hanya memperoleh sisanya.
Diungkapkan Kwik, harga pokok untuk melakukan komputerisasi Sisminbakum ternyata hanya Rp 500 juta. Tiap harinya, SRD menangani 35 ribu akta tertunggak, dan 200-250 akta baru, dengan biaya akses Rp 1,3 juta per perusahaan. Jika balik modalnya sepuluh tahun, maka SRD pada tahun ke-10 akan memperoleh total Rp 400 miliar.
“Datanya itu cukup mengejutkan. Kalau itu saya ditanya sebagai ekonom yang juga memiliki pengalaman sebagai pengusaha, saya bilang itu tidak pantas. Kalau mau cari uang ya cari uang. Akan tetapi ada kepatutannya. Kalau investasinya Rp 500 juta dan hasilnya Rp 400 miliar kan tidak masuk akal,” ujarnya.
Karena itulah Kwik paham jika Kejaksaan sangat berhasrat menjadikan biaya akses Sisminbakum sebagai perkara. Kerugian negara dalam bentuk uang memang tak ada. Tapi, ujarnya, biaya akses Sisminbakum Rp 1,35 juta, menjadi terasa mahal jika dibandingkan keuntungan yang diraup PT SRD.
Isma Savitri
