Jumlah pengeluaran untuk pegawai itu mencapai sekitar 80 persen dari total anggaran yang mencapai Rp1,4 triliun. “APBD kita tidak pro rakyat,” ujar ketua fraksi Partai Amanat Nasiona Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Yayat Hidayat, dalam pandangan umum fraksinya.
Menurut Yayat, dari total anggaran Garut sebesar Rp1,4 triliun, sebanyak Rp1,117 triliun digunakan untuk gaji pegawai negeri. Sedangkan sisanya sebesar Rp387,8 miliar digunakan untuk belanja publik, namun dana itu pun tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan karena masih harus dipotong dengan honor pegawai.
Akibat kondisi ini, Yayat menambahkan, pembangunan di Garut tidak akan berjalan maksimal. Begitu juga dengan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan mengalami hambatan. “Seharusnya biaya pembangunan itu minimal 50 persen dari jumlah total APBD,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Wawan Kurnia, menilai minimnya belanja publik dalam APBD ini mengakibatkan semua program yang telah direncanakan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut dipastikan tidak akan tercapai sepenuhnya. “Bagaimana strategi untuk mencapai target, itu tergantung eksekutif,” ujarnya.
Wawan menilai program yang diusung pemerintah dalam anggaran 2011 ini juga tidak memiliki prioritas kerja. Bahkan penyusunan APBD tahun ini terkesan menjiplak APBD tahun sebelumnya. “Kalau ini dibiarkan terus bisa merusak iklim investasi,” ujarnya.
Karena itu, untuk mengurangi beban anggaran, sejumlah anggota dewan meminta pemerintah daerah untuk menghentikan sementara penerimaan pegawai negeri sipil.
Bupati Garut, Aceng H. M Fikri, enggan untuk berkomentar terkait tanggapan miring para anggota dewan terhadap usulan APBD 2011. “Semuanya masih dalam standar, semua anggaran sudah disinkronkan dari mulai hulu sampai hilir,” ujarnya singkat.
SIGIT ZULMUNIR
