Kontras: HAM Akan Jadi 'Dagangan' Pemerintah Tahun Depan
Selasa, 28 Desember 2010 20:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprediksi hak asasi manusia akan jadi 'dagangan' pemerintah tahun depan. Hal itu terkait upaya pemerintah untuk memoles citra diri di mata dunia, terutama di wilayah ASEAN.
"Dugaan kami, pemerintah akan memelihara wajah baiknya di wilayah regional dan internasional. HAM akan jadi dagangan penting untuk mempromosikan wajah Indonesia yang humanis," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun Kontras atas Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Sepanjang 2010" di Jakarta, Selasa (28/12).
Mengenai hal itu, Haris mengaku khawatir. Ia menduga, pelaksanaannya oleh pemerintah nantinya hanya dalam batas memberi respek terhadap HAM, namun justru tidak memproteksi warga terhadap ancaman pelanggaran HAM.
"Kami menduga Presiden SBY dan pemerintahannya akan tetap berbahagia hanya dengan undang-undang HAM. Padahal Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional penghilangan orang secara paksa," ujarnya.
Kontras sendiri masih pesimistis pemerintah bakal serius memperbaiki diri dalam penanganan kasus HAM di tahun depan. Sebab, ada indikasi isu HAM juga akan dijadikan barang jualan saja oleh partai politik.
"Tapi karena ini cita ideal secara moral, ya kami harus bertahan untuk agenda advokasi ini. Karena kalau tidak, agenda HAM kebangsaan akan dirampas oleh partai politik," kata Haris.
Isma Savitri
