Refly: Harusnya yang Dilaporkan ke KPK Hasil Temuan Tim  

Reporter

Editor

Sabtu, 11 Desember 2010 19:59 WIB

Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Ketua Tim Investigasi dugaan suap di Mahkamah Konstitusi Refly Harun mengatakan dirinya siap atas langkah Mahkamah yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia siap menjelaskan ke KPK apa yang dirinya lihat, dengar, dan alami atas dugaan suap dan pemerasan yang dilakukan hakim Mahkamah.

"Cuma kalau rekomendasi Tim kan yang dilaporkan harusnya temuan, bukan Refly Harun-nya. Tapi apapun judulnya nanti biarkan KPK yang mengklarifikasi, menemukan bukti, dan data. Lihat saja nanti siapa yang benar siapa yang salah," kata Refly saat ditemui usai menjadi pemakalah di Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Sabtu (11/12), di Hotel Sahid, Jakarta.

Refly mengakui pelaporan balik terhadap dirinya ke KPK sebagai bentuk kriminalisasi. Namun dia mengaku siap menghadapinya dan tidak ingin bersikap cengeng. "Itu hal biasa. Saya menganggap, ya kebetulan (saya dilaporkan), sekalian (saja bongkar). Jadi tidak ada persoalan apa-apa," ujar dia.

Meskipun begitu, dia tidak urung mempertanyakan mengapa Mahkamah Konstitusi justru melaporkan dirinya, bukan hasil temuan. Padahal, dalam hasil rekomendasi yang dibuat tim, justru pelaporan ke KPK itu harusnya dilakukan atas hakim yang diindikasikan melakukan pemerasan dan suap.

AMIRULLAH

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

18 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

23 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

23 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

1 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya