TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2010 harus diulang dan hasilnya mesti sudah ada paling lambat 90 hari ke depan. Putusan ini sekaligus menggugurkan kemenangan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Tangerang pada 17 November lalu.
"Memerintahkan untuk pemilihan ulang di seluruh tempat pemilihan suara di Tangerang Selatan yang diikuti seluruh pasangan calon," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. ketika membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin. Para calon Wali Kota Tangerang itu adalah Yayat Sudrajat-Moch. Norodom Sukarno, Rodhiyah Najibhah-Sulaiman Yasin, Arsid-Andreas Taulany, serta Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki mengatakan putusan majelis tersebut didasarkan pada adanya surat perintah netralitas pegawai negeri sipil yang dikeluarkan tiga hari menjelang pemilihan. "Sehingga (justru) mengesankan untuk menutupi keterlibatan aparat yang sudah telanjur dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif," kata dia.
Majelis juga menemukan fakta adanya pertemuan resmi antara beberapa calon dan aparat pemerintah guna meyakinkan terjadi mobilisasi aparat. MK juga mendapati surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan pada 22 November 2010 yang menyatakan PNS sudah bersikap netral. Surat itu justru menambah keyakinan Mahkamah tentang ketidaknetralan PNS.
Meski demikian, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan pendiskualifikasian Airin-Benyamin karena yakin pemungutan suara ulang bisa memperbaiki hasil pemilihan, asalkan keterlibatan aparat harus dihindari.
Gugatan sengketa pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2010 itu diajukan pasangan Arsid-Andreas Taulany dan Yayat Sudrajat-Moch. Norodom Sukarno. Kedua pasangan calon itu menggugat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan pasangan nomor urut empat, Airin-Benyamin, yang telah memenangi pemilu dengan 188.893 suara (46,43 persen), sebagai pihak terkait. Dalam pemilihan itu, Arsid-Andre memperoleh 46,16 persen suara dan Yayat-Norodom 5,56 persen suara.
Ketua KPU Tangerang Selatan Iman Perwira Bachsan tak menyangka MK memutuskan demikian. "Kami telah melakukan yang terbaik," ujar dia. Meski begitu, KPU siap menjalankan perintah Mahkamah dengan anggaran Rp 10 miliar. Dana itu adalah dana cadangan yang akan digunakan jika pemilu digelar dua putaran.
Airin Rachmi Diany menyatakan menerima putusan MK. "Saya hormati putusan MK dan sangat lapang dada menerima putusan itu," ujarnya kemarin. Ia membantah adanya dukungan PNS dan pejabat kota serta memastikan strateginya untuk memenangi pemilu menggunakan cara-cara yang bersih. Untuk pemilihan ulang, ia siap dengan strategi baru.
Akan halnya kuasa hukum pasangan Arsid-Andre Taulany, Andi Syafrani, mengatakan putusan MK sangat tepat dan mencerminkan keadilan yang sangat diharapkan warga kota. Menurut dia, kecurangan tidak akan ada lagi di pemungutan suara ulang.
l DIANING SARI | JONIANSYAH | ENDRI K
