TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Otonomi Khusus Papua, menilai pemerintah tak serius melaksanakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil pembangunan di kedua provinsi paling timur Indonesia itu dianggap tak sepadan dengan realisasi anggaran sebesar triliunan rupiah sejak Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diberlakukan.

"Pemerintah tidak punya kemauan sungguh-sungguh untuk melaksanakan otonomi khusus. Rp 22 triliun sejak 2002-2010, kenapa dampaknya tidak terasa? Papua menempati rangking buncit dari 33 provinsi," kata anggota Komisi I DPR, Yoris Raweyai dalam rapat Panitia Khusus Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh di gedung DPR, Rabu 1 Desember 2010.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Otsus Papua dan Papua Barat adalah solusi politik final agar kedua provinsi itu tetap berada dalam Negara Kesatuan RI. Untuk Papua, otonomi khusus disepakati selama 25 tahun untuk pengembangan masyarakat Papua agar bisa setara dengan masyarakat provinsi lainnya.

Menurut Yoris, pemerintah seharusnya membentuk satu badan yang hanya menangani otonomi khusus, karena Otsus Papua memiliki dana sendiri. Lalu, biarkan badan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan otonomi khusus. "Pemerintah harusnya membangun infrastruktur dari distrik ke kota. Bukan membangun jalan provinsi, nasional, dan transnasional," ujarnya.