Kejaksaan Minta Media Awasi Penanganan Kasus Korupsi

Reporter

Editor

Selasa, 23 November 2010 09:59 WIB

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Burhanuddin. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO Interaktif, Makassar - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Burhanuddin meminta media cetak maupun eletronik ikut mengawasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusinya.

"Supaya kami bisa bekerja maksimal," kata Burhanuddin dalam acara minum kopi bersama dengan sejumlah pimpinan media cetak di Sulawesi Selatan, pagi ini.

Diantara pimpinan media yang hadir adalah Wahyono, Kepala Redaksi Berita Kota Makassar, dan Elik Susanto, Kepala Biro Koran Tempo Makassar.

Burhanuddin berharap media memberi kritikan terhadap kasus yang dianggap kurang jelas penangannya. Ia juga berharap agar media mengawasi jaksa yang dianggap tidak beres dalam menangani kasus. "Kami tidak alergi kritikan, tapi beri kami juga masukan," kataya

Wahyono, Kepala redaksi Berita Kota Makassar mengatakan Sulawesi Selatan menjadi surga para koruptor. Hal itu ditandai dengan banyaknya temuan pelanggaran hukum yang mengakibatkan indikasi kerugian negara.

Tapi, kata dia, penanganannya masih lemah. "Buktinya sejumlah kasus korupsi yang bergulir ke pengadilan berakhir dengan vonis bebas," ujarnya.

Burhanuddin menimpali bahwa banyaknya kasus yang berakhir dengan vonis bebas di pengadilan tidak hanya diakibatkan dengan tuntutan jaksa yang lemah. Namun ada perbedaan persepsi antara kejaksaan dengan pengadilan dalam pertimbangan hukum.

"Kasus yang berakhir vonis bebas kami jawab dengan kasasi," katanya. "Kami juga melakukan eksaminasi kasus."

TRI SUHARMAN

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

11 Agustus 2017

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.

Baca Selengkapnya

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

7 Agustus 2017

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.

Baca Selengkapnya

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

27 Maret 2017

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.

Baca Selengkapnya

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

25 Januari 2017

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

25 Januari 2017

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.

Baca Selengkapnya

Korupsi (Atas Nama) Partai

24 Oktober 2016

Korupsi (Atas Nama) Partai

Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Baca Selengkapnya

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

21 Oktober 2016

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?

Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

16 Maret 2016

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?

Baca Selengkapnya

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

22 Februari 2016

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi

masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.

Baca Selengkapnya

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

27 Januari 2016

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya