Plesir Badan Kehormatan ke Yunani Menuai Kritik

Reporter

Editor

Selasa, 19 Oktober 2010 20:06 WIB

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun dan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas saat acara diskusi di DPD-RI Jakarta, Rabu (15/10). Busyro menyatakan Hakim Agung terpilih harus berani melakukan perubahan di MA. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kebijakan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat yang berencana ke Yunani 23 Oktober mendatang. "Kalau dari frekuensi memang sudah melampaui ambang batas kunjungan ke luar negeri itu," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Sidik ketika dihubungi Selasa (19/10).

Kunjungan ke luar negeri, kata Mahfudz, penting sebagai sarana diplomasi antar parlemen dan benchmarking dalam pembuatan Undang-Undang. Tapi, frekuensinya pun harus proporsional dengan hasil terukur. Pada kasus Badan Kehormatan ini, menurutnya, memang perlu dikaji lagi.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Nudirman Munir punya alasan mengapa Yunani dipilih sembilan orang anggota Badan Kehormatan untuk dikunjungi selama enam hari. Ini karena Yunani karena negara itu merupakan negara demokrasi tertua serta negara yang memiliki lembaga Badan Kehormatan untuk senator tertua. "Disitu sudah lama dibentuk BK dari zaman Romawi Kuno itu sudah ada," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (19/10).

Mahfudz menyarankan, kajian kunjungan ke luar negeri juga dilakukan pemerintah karena anggaran pemerintah ke luar negeri juga besar. Pemerintah dan Dewan duduk bersama untuk mengurangi alokasi kunjungan yang tidak perlu baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Lalu merelokasinya ke sektor layanan masyarakat." Kalau ini jadi kesepakatan, angkanya besar lho," paparnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta Badan Kehormatan membatalkan kunjungannya. "Emang kita tidak punya etika politik sendiri sehingga harus belajar ke Luar Negeri," ujarnya.

Seharusnya Badan Kehormatan memiliki skala prioritas tentang masalah yang perlu dituntaskan ketimbang jalan-jalan ke luar negeri. "Kalau hasilnya positif, ya ndak papa, kalau tidak ada manfaatnya mending belajar di negeri sendiri saja," kata Marwan.

Anggota Badan Kehormatan, Ia menambahkan, bisa belajar dengan akademisi di sejumlah perguruan tinggi lokal. "Tinggal kumpulkan para rektor untuk belajar filsafat etika," Marwan menyarankan.

DIANING SARI

Berita terkait

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?

Baca Selengkapnya

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Baca Selengkapnya

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu

Baca Selengkapnya

Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

16 Agustus 2019

Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

26 Juni 2018

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

Ronny yang menuduh Herman Hery menganiaya dirinya dan istrinya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

28 Mei 2018

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

Ketua DPR Bambang Soesatyo tak yakin jika pria di dalam video viral syur itu kemenakan Prabowo, poitikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

16 Maret 2018

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

MKD mendapat sejumlah fungsi, tugas dan wewenang baru berdasarkan amanat dari UU MD3 yang baru disahkan.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

13 Februari 2018

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

Pasal 122 UU MD3 menjadi polemik lantaran berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi antikritik oleh DPR.

Baca Selengkapnya