TEMPO Interaktif, Pamekasan: Setelah dua tahun jembatan Suramadu beroperasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, masih bersumber dari retribusi orang sakit yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Ketua Komisi Perekonomian DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menilai hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum bisa menangkap peluang pendapatan daerah selain pajak dan retribusi. "Belum kreatiflah, apalagi dari orang sakit," katanya, Kamis (13/10).
Untuk itu Hosnan menawarkan alternatif dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, BUMD bisa menjadi penggerak ekonomi, menciptakan pasar, dan mendorong memajukan industri lokal. "Perda BUMD masih kami godok," ujarnya.
Sekertaris Daerah Pamekasan Hadi Soewarso membenarkan tentang sumber utama pemasukan terbesar daerahnya masih bersumber dari retribusi orang sakit. Tahun lalu, retribusi di Rumah Sakit Daerah setempat mencapai Rp 20 miliar. "Tahun ini kami harapkan dari sektor ini meningkat," katanya.
Retribusi berobat ini sebenarnya bukan target utama PAD Pamekasan. Namun sejak otonomi daerah digulirkan, daerah saling berlomba meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor. Untuk Pamekasan ternyata sektor kesehatan menjadi obyek yang empuk untuk meraih pendapatan terbesar. "Tapi kami tidak berharap, banyak warga pamekasan yang sakit," katanya.
Selain sektor kesehatan, PAD Pamekasan setiap tahuan juga disumbang dari sektor pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp 6 miliar, retribusi pasar Rp 1,3 miliar, dan partisipasi pengusaha tembakau Rp 1 miliar.
Menurut Hadi, eksekutif sebenarnya punya terobosan dengan menciptakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur. Dengan BUMD ini diharpkan fokus PAD tidak lagi mengandalkan retribusi melainkan juga dari sektor pajak. "Harapan kami, DPRD Pamekasan memang segera mengesahkan rancangan perda tetang BUMD," pungkasnya.
MUSTHOFA BISRI
