Pengamat: Perlu Sistem Peringatan Dini Cegah Konflik  

Reporter

Editor

Sabtu, 2 Oktober 2010 10:39 WIB

Sejumlah warga mengais sisa rumah yang dibakar saat terjadi bentrok antar warga di kota Tarakan Kalimantan Timur, Kamis (30/9). TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat sosial Tamrin Amal Tamagola menganggap pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya konflik antar warga di Indonesia. Tamrin mengharapkan pemerintah membentuk sistem ini di daerah yang rawan isu agama dan suku.

"Early warning system itu perlu untuk daerah-daerah yang rentan isu agama dan suku. Seperti Jakarta Barat yang bermukim warga asal Betawi dan Madura," ujar Tamrin, Sabtu (2/10).

Pembentukan sistem peringatan dini konflik ini, lanjut dia, harus berdasar kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan polisi. Ketiga elemen itu nantinya bekerja berdasar data suku dan agama masyarakat sekitar. "Jadi pemerintah dan polisi bisa mengetahui apakah daerah itu masih dalam wilayah hijau, kuning, atau merah. Jangan tiba-tiba pecah seperti Tarakan," kata dia.

Satu wilayah yang menurut Tamrin perlu sistem peringatan dini yang ketat adalah Indonesia bagian timur. Penyebabnya, masyarakat wilayah itu memiliki kecenderungan tempramen yang tinggi dan didukung suhu daerah yang panas. "Emosi mereka cepat terpancing. Jadi perlu pangamatan ketat," kata dia.

CORNILA DESYANA

Berita terkait

Terdampak Konflik Antarkampung di Mataram, Para Siswa akan Dapat Trauma Healing

19 Oktober 2023

Terdampak Konflik Antarkampung di Mataram, Para Siswa akan Dapat Trauma Healing

Sebelumnya para siswa sempat belajar di rumah akibat konflik antarkampung di Mataram.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Imbau Masyarakat Waspadai Benih Perpecahan

6 Agustus 2017

Panglima TNI Imbau Masyarakat Waspadai Benih Perpecahan

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebut benih perpecahan sudah muncul, berpotensi Indonesia sebagai kancah konflik antar agama.

Baca Selengkapnya

JK Minta Polisi Bertindak Adil Mengatasi Konflik di Masyarakat

11 Juli 2017

JK Minta Polisi Bertindak Adil Mengatasi Konflik di Masyarakat

Wakil Presiden Jusuf kalla atau JK memngharapkan polisi bisa bertindak adil mengatasi konflik di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kawal Maklumat Menteri Agama, NU Lumajang Tangkal Konflik

4 Mei 2017

Kawal Maklumat Menteri Agama, NU Lumajang Tangkal Konflik

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lumajang, Syamsul Huda berkomitmen untuk mengawal maklumat Kementerian Agama untuk mencegah konflik.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tito Karnavian: Konflik Sosial Masalah Utama Indonesia  

26 April 2017

Kapolri Tito Karnavian: Konflik Sosial Masalah Utama Indonesia  

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan negara ini mempunyai ancaman terbesar dalam menangani konflik sosial dan isu primordialisme.

Baca Selengkapnya

Tiru Cara Poso, Indonesia Bangun Pasar Perdamaian di Myanmar  

17 Maret 2017

Tiru Cara Poso, Indonesia Bangun Pasar Perdamaian di Myanmar  

Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan pembangunan pasar di Myanmar diharapkan bisa mengakhiri konflik serta membuat masyarakat berinteraksi dan tak saling curiga.

Baca Selengkapnya

BIN Nilai Pemda Kerap Terlambat Tangani Gejala Konflik Sosial

15 Maret 2017

BIN Nilai Pemda Kerap Terlambat Tangani Gejala Konflik Sosial

Lambatnya pemerintah daerah dalam menangani memperparah terjadinya konflik sosial, menurut Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN Thamrin Marzuki.

Baca Selengkapnya

GMBI Bekasi dan Jawara Damin Sada Nyatakan Ikrar Damai  

1 Februari 2017

GMBI Bekasi dan Jawara Damin Sada Nyatakan Ikrar Damai  

Damin dan Zakaria tampil bersama di panggung acara dan
keduanya berjabat tangan.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Usul Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan  

13 Desember 2016

Menkopolhukam Usul Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan  

Menurut Wiranto, masyarakat mengenal azas musyawarah untuk mufakat sebagai kultur.

Baca Selengkapnya

Gemabudhi Minta Konflik Rohingya Tidak Meluas ke Indonesia

24 November 2016

Gemabudhi Minta Konflik Rohingya Tidak Meluas ke Indonesia

Gemabudhi dan Gema Mathla'ul Anwar akan ke Kedubes Myanmar di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan.

Baca Selengkapnya