Pemerintah Kota Surakarta pada tahun ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 7 miliar untuk pembangunan rumah sakit tersebut. “Karena hingga saat ini surat perintah pencairan dana tersebut belum turun,” kata Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Suharto. Padahal, pihaknya baru bisa melakukan lelang jika dana tersebut telah tersedia.
Bantuan senilai Rp 7 miliar tersebut akan digunakan untuk penyiapan lahan serta pembuatan konstruksi awal. Saat ini, lahan yang akan digunakan masih berupa tanah lapang yang berada di kawasan Surakarta bagian utara, tepatnya di Kelurahan Kadipiro. Diperkirakan, pembangunan rumah sakit tersebut bakal menghabiskan dana hingga Rp 45 miliar.
Menurut Budi, pembangunan sekaligus pemindahan rumah sakit yang lama cukup mendesak. Gedung rumah sakit yang ada sekarang ini cukup sempit dan tidak bisa lagi diperluas, mengingat letaknya yang berhimpitan dengan pemukiman serta perkantoran yang lain. Selain itu, rumah sakit tersebut juga sangat dekat dengan pasar tradisional.
Selain itu, saat ini rumah sakit yang ada di Surakarta, baik negeri maupun swasta, banyak berada di wilayah Surakarta bagian selatan. Menurut Budi, pembangunan rumah sakit di wilayah utara sangat diperlukan untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Wahyuningsih juga berharap agar dana tersebut bisa segera cair, sehingga pembangunan bisa segera dimulai. “Perencanaan pembangunan sudah dilakukan secara detail,” kata dia. Pembangunan rumah sakit tersebut diperkirakan memakan waktu selama empat tahun.
Ahmad Rafiq
Berita terkait
20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi
1 hari lalu
Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah
Baca SelengkapnyaPalang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza
2 hari lalu
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan
2 hari lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal
3 hari lalu
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil
3 hari lalu
Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.
Baca SelengkapnyaSurabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia
6 hari lalu
Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia
Baca SelengkapnyaKasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan
7 hari lalu
Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.
Baca SelengkapnyaPembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun
9 hari lalu
Progres pembangunan RS Muara Badak berjalan positif tanpa ada hambatan yang berarti.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
10 hari lalu
Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
10 hari lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca Selengkapnya