Arsitek Minta Rancangan Gedung Baru DPR Disayembarakan  

Reporter

Editor

Senin, 6 September 2010 20:58 WIB

Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ikatan Arsitek Indonesia mengusulkan kepada DPR untuk menunda proyek pembangunan gedung baru. Karena, selain bukan merupakan gedung publik biasa, perencanaan dan perancangan harus dilakukan terbuka, transparan, demokratis dan akuntable. "Dan juga partisipatif, melalui mekanisme sayembara atau kontes perancangan. Sayembara merupakan pilihan solusi yang sangat patut dilakukan," kata Ketua Umum IAI Endy Subijono, dalam siaran persnya, Senin (6/9).

Menurut dia, cara ini dilakukan dengan terbuka, demokratis dan bila perlu dapat mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam menilai hasil sayembara. Proses semacam ini pernah terjadi pada perencanaan dan perancangan pembangunan kembali World Tradde Center (WTC) New York, Amerika Serikat.

Lagi pula, kata dia, jika melihat sejarah pembangunan gedung DPR di awal tahun 1960-an, gedung tersebut merupakan hasil sayembara. Pembangunan gedung tersebut menjadi tempat berkumpulnya para arsitek, ahli sipil bangunan dan insinyur-insinyur lain dalam merancang dan mengawasi pembangunan bersama di bawah pimpinan arsitek Soejoedi. "Saat ini, untuk gedung yang sangat penting dan niscaya akan menjadi landmark di Jakarta, seharusnya semangat gotong-royong itu kembali diwujudkan," ujarnya.

Soal sayembara ini, kata Endy, selain sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, juga sudah lebih ditegaskan melalui penggantinya yaitu Perpres 54 tahun 2010. Bahkan, perencanaan pembangunan melalui sayembara seperti ini dapat dilakukan tanpa menghentikan keterlibatan dan memutuskan kontrak kerja perencana yang ada.

Dia menambahkan, sebenarnya IAI sudah menyampaikan usulan ini tahun 2009 lalu dimana bersama-sama DPR dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk menghasilkan Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja) untuk rencana sebuah sayembara. Tapi sayangnya sayembara itu tidak terwujud. "IAI menghimbau dengan sangat kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan kepercayaan kepada arsitek dan para ahli lain dengan memberikan ruang gerak sesuai kompetensinya untuk membantu memberikan solusi," ujarnya.

MUNAWWAROH

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

15 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya